Novanto Disebut Pasrah Ada Munaslub jika Memang Kemauan DPD Golkar

Kompas.com - 08/12/2017, 17:57 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/12/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/12/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum nonaktif DPP Partai Golkar, Setya Novanto menerima jika partainya harus melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih kepemimpinan baru.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji menuturkan, hal itu disampaikan Novanto kepadanya saat Sarmuji berkunjung ke rumah tahanan KPK, Kamis (7/12/2017).

Saat itu, ia hanya seorang diri menemui Novanto.

"Pak Novanto tanya perkembangan organisasi, saya jawab, 'munaslub sudah tidak terhindarkan karena DPD I semuanya sudah menginginkan munaslub'," kata Sarmuji usai diskusi "Golkar untuk Indonesia Menyambut Partai Bersih, Merakyat, Berintegritas" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2017).

"Kemudian Pak Novanto menjawab. 'Ya enggak apa-apa kalau memang maunya DPD seperti itu'," ujar dia.

(Baca juga: "Dalam Keadaan Apa Pun, Munaslub Harus Digelar karena Diusulkan 2/3 DPD Golkar")

Sarmuji turut menggambarkan suasana kebatinan Novanto saat itu. Menurut dia, Novanto sudah terlihat tabah. Ia pun berpesan agar Novanto selalu bersabar menghadapinya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kata dia, 'Kita enggak tahu perjalanan hidup orang mau seperti apa perjalanan hidupnya. Saya tawakal saja'," kata Sarmuji menirukan ucapan Novanto.

Saat itu, tak banyak yang dibicarakan keduanya.

Hal lainnya yang sempat disampaikan Sarmuji adalah perkembangan di DPR. Salah satunya perihal uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Panglima TNI.

(Baca juga: Jika Mayoritas DPD Menghendaki, Tak Ada Alasan DPP Golkar Tunda Munaslub)

Namun, posisi Ketua DPR RI, menurut dia, tak turut disinggung.

"Enggak (disinggung). Kan cuma saya saja (yang bertemu)," kata anggota Komisi XI DPR itu.

Adapun perwakilan DPD I Partai Golkar sepakat agar munaslub digelar dalam waktu dekat. Rekomendasi tersebut telah diserahkan kepada DPP, Kamis (30/11/2017) lalu. Mereka menargetkan setidaknya munaslub digelar pada 16 atau 17 Desember 2017.

Munaslub tersebut ditujukan untuk memilih ketua umum Partai Golkar definitif pengganti Setya Novanto. Novanto dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Kompas TV Dedy Mulyadi menilai kemunculan Titiek Soeharto dalam bursa calon ketua umum merupakan wujud demokrasi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani 'Overhaul'

Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani "Overhaul"

Nasional
Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Nasional
Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Nasional
Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

Nasional
KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

Nasional
Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Nasional
KRI Cakra-401 Selesai 'Overhaul', TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

KRI Cakra-401 Selesai "Overhaul", TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

Nasional
Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Nasional
Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Nasional
Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Nasional
Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Nasional
Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.