Novanto Disebut Pasrah Ada Munaslub jika Memang Kemauan DPD Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum nonaktif DPP Partai Golkar, Setya Novanto menerima jika partainya harus melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih kepemimpinan baru.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji menuturkan, hal itu disampaikan Novanto kepadanya saat Sarmuji berkunjung ke rumah tahanan KPK, Kamis (7/12/2017).

Saat itu, ia hanya seorang diri menemui Novanto.

"Pak Novanto tanya perkembangan organisasi, saya jawab, 'munaslub sudah tidak terhindarkan karena DPD I semuanya sudah menginginkan munaslub'," kata Sarmuji usai diskusi "Golkar untuk Indonesia Menyambut Partai Bersih, Merakyat, Berintegritas" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2017).

"Kemudian Pak Novanto menjawab. 'Ya enggak apa-apa kalau memang maunya DPD seperti itu'," ujar dia.

(Baca juga: "Dalam Keadaan Apa Pun, Munaslub Harus Digelar karena Diusulkan 2/3 DPD Golkar")

Sarmuji turut menggambarkan suasana kebatinan Novanto saat itu. Menurut dia, Novanto sudah terlihat tabah. Ia pun berpesan agar Novanto selalu bersabar menghadapinya.

"Kata dia, 'Kita enggak tahu perjalanan hidup orang mau seperti apa perjalanan hidupnya. Saya tawakal saja'," kata Sarmuji menirukan ucapan Novanto.

Saat itu, tak banyak yang dibicarakan keduanya.

Hal lainnya yang sempat disampaikan Sarmuji adalah perkembangan di DPR. Salah satunya perihal uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Panglima TNI.

(Baca juga: Jika Mayoritas DPD Menghendaki, Tak Ada Alasan DPP Golkar Tunda Munaslub)

Namun, posisi Ketua DPR RI, menurut dia, tak turut disinggung.

"Enggak (disinggung). Kan cuma saya saja (yang bertemu)," kata anggota Komisi XI DPR itu.

Adapun perwakilan DPD I Partai Golkar sepakat agar munaslub digelar dalam waktu dekat. Rekomendasi tersebut telah diserahkan kepada DPP, Kamis (30/11/2017) lalu. Mereka menargetkan setidaknya munaslub digelar pada 16 atau 17 Desember 2017.

Munaslub tersebut ditujukan untuk memilih ketua umum Partai Golkar definitif pengganti Setya Novanto. Novanto dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.