Kompas.com - 05/12/2017, 17:19 WIB
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara Ridwan Bae di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (22/7/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKetua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara Ridwan Bae di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (22/7/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Forum Silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tingkat provinsi se-Indonesia, Ridwan Bae, mengatakan, penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tak terikat dengan keputusan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Hal itu dikatakan Ridwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Keputusan rapat pleno DPP memutuskan pengadaan Munaslub dengan agenda memilih ketua umum baru, menunggu putusan praperadilan Setya Novanto.

Namun, menurut dia, berdasarkan AD/ART Golkar, penyelenggaraan Munaslub didasarkan pada usulan dua per tiga DPD, bukan keputuan rapat pleno DPP.

Baca juga: Dilobi Kubu Airlangga agar Tak Jadi Calon Ketum Golkar, Ini Komentar Idrus

Oleh karena itu, Ridwan menilai, tak ada alasan bagi DPP untuk menunda jika DPD I secara resmi menyerahkan surat usulan untuk pelaksanaan Munaslub.

Saat ini, ada 31 DPD I yang secara resmi menandatangani usulan tersebut.

Ia menambahkan, tiga DPD I lainnya yakni Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat juga menginginkan pelaksanaan Munaslub meski belum menandatangani usulan.

"Sebenarnya 3 DPD juga bukan tidak bisa, atau tidak mau. Tapi karena banyak kesibukan. Seperti misalnya Papua Barat. Itu lagi meninggal orang tuanya. Kemudian Sulsel masih sibuk. Pak Nurdin (Halid) sangat sibuk dan saya yakin dia juga sangat setuju untuk Munaslub," ujar Ridwan.

"Kemudian, satu lagi NTT. NTT sudah buat surat pernyataan kemarin. Sudah clear sebenarnya. Jadi tidak ada lagi yang menolak Munaslub," kata Ridwan.

Kompas TV Dewan Pimpinan Daerah Golkar Bali mendukung usulan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mencari pengganti Setya Novanto.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Nasional
Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Nasional
Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Nasional
Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Nasional
KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

Nasional
Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Nasional
Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Nasional
Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Nasional
Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

Nasional
Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Nasional
Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Nasional
PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Nasional
Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.