GMPG Tak Ingin Munaslub Partai Golkar Dipimpin "Orang-orang Lama"

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) tidak ingin musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dipimpin oleh penyelenggara munaslub sebelumnya.

Koordinator GMPG Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Munaslub Partai Golkar harus dipimpin oleh orang baru yang tidak terkait dengan Munaslub 2016.

"Untuk mendorong pembaharuan, harus dimulai dari munaslub yang menunjukan pembaharuan itu," ujar Doli dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Secara lantang, Doli menyatakan bahwa Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid, yang memimpin Munaslub Partai Golkar 2016, tidak perlu lagi memimpin munaslub.

GMPG menilai, penyelengaraan munaslub itu gagal lantaran tidak mengantarkan Partai Golkar bangkit. Justru, kata Doli, ketua umum hasil Munaslub Partai Golkar 2016, Setya Novanto, terlibat kasus korupsi KTP elektronik.

(Baca juga: Jelang Munaslub, Gerakan Muda Partai Golkar Tuntut Tiga Hal ke DPP)

Belum lagi, ucap Doli, penyelenggara Munaslub Partai Golkar 2016 dinilai telah melakukan manipulasi hasil. Kecurigaan itu muncul setelah GMPG menemukan dua buku hasil munaslub yang isinya berbeda.

Satu buku asli hasil Munaslub Partai Golkar 2016, satu lagi buku lain yang isinya berbeda dan sempat beredar di Rapimnas Partai Golkar, bahkan sudah sampai di DPD-DPD partai berlambang beringin itu.

"Ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan munaslub diberlakukan pada periode berikutnya. Padahal ketentuan itu tidak ada di hasil munaslub yang asli," kata Doli.

(Baca juga: Munaslub Golkar, Jangan Ada "Putra Mahkota" dan Berakhir Aklamasi)

Di tempat yang sama, anggota inisiator GMPG, Syamsul Rizal meminta DPP Partai Golkar untuk mengklarifikasi adanya anggota partai yang rangkap jabatan di DPP dan DPD.

Misalnya, status Nurdin Halid. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Golkar. Namun, dalam waktu bersamaan ia juga menjabat sebagai Ketua DPD Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan DPP Partai Golkar Nomor:KEP.237/DPP/Golkar/VII/2017.

Padahal, kata Syamsul, dalam Pasal 12 Anggaran Dasar tidak diperbolehkan ada rangkap jabatan kepengurusan dalam Partai Golkar.

"Dengan segala hormat, sebelum munaslub ini dilakukan, kami minta kepada senior kami Bang Nurdin Halid untuk menyatakan secara tertulis mundur dari jabatan beliau dari Ketua Harian DPP Partai Golkar," kata Syamsul.