Setya Novanto Minta Tidak Diganti, MKD Belum Terima Surat Resmi

Kompas.com - 21/11/2017, 21:15 WIB
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa ia tak bisa menggaransi partainya akan tetap bertahan menjalin koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pilkada Jabar 2018. Jakarta, Selasa (19/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa ia tak bisa menggaransi partainya akan tetap bertahan menjalin koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pilkada Jabar 2018. Jakarta, Selasa (19/9/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum menerima surat dari Setya Novanto yang meminta ditiadakannya rapat konsultasi MKD dan seluruh fraksi membahas pergantian Ketua DPR.

Ia mengetahui surat tersebut dari wartawan namun belum menerimanya.

"Ya tadi gue udah lihat di wartawan, itu suratnya kami enggak terima. Jangan-jangan bikinan orang aja itu," kata dia saat dihubungi, Selasa (21/11/2017).

Karena itu, ia masih menunggu adanya surat asli yang dikirim Novanto kepada Pimpinan DPR untuk diteruskan ke MKD.


"Kami enggak terima kok suratnya," lanjut politisi Gerindra itu.

Baca juga : Novanto: Tak Ada Pemberhentian terhadap Saya Selaku Ketum Golkar

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku telah menerima surat dari Setya Novanto yang meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak menggelar sidang etik terhadap dirinya.

Fahri mengatakan surat dari Setya Novanto menjadi alasan tak perlu ada pergantian Ketua DPR untuk saat ini.

Sebab, pergantian Ketua DPR membutuhkan surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Baca juga : Kisah Hidup Setya Novanto, dari Tukang Beras, Model, hingga Jadi Miliuner

Ia menambahkan, MKD belum bisa menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Novanto sebab Undang-Undang Nomor17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD mengharuskan proses tersebut dilakukan ketika sudah berstatus terdakwa.

Adapun, Novanto saat ini masih berstatus tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

"Untuk amannya proses di MKD, sebaiknya menggunakan pasal tentang apabila sudah ditetapkan sebagi terdakwa. Maka barulah yan bersangkutan bisa diproses," kata Fahri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X