Kompas.com - 14/11/2017, 17:34 WIB
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu berpendapat, Presiden RI Joko Widodo tidak perlu turun tangan dalam penegakkan hukum terhadap dua pimpinan KPK yang saat ini terjerat kasus hukum.

"Enggak lah (Presiden enggak perlu turun tangan)," kata Masinton dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, lebih baik KPK secara konsisten dan konsekuen menjalani proses penegakkan hukum.

"Jangan nyeret-nyeret Presiden. Itu kan tugas aparat dan institusi penegak hukum," katanya.

(Baca juga : Disebut seperti Sekjen Pribadi Novanto, Ini Komentar Plt Sekjen DPR)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait langkah Badan Reserse Kriminal Polri yang tengah melakukan penyidikan atas laporan terhadap dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. 

Seperti diketahui, keduanya dilaporkan oleh Sandi Kurniawan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri karena diduga melakukan tindak pidana pembuatan surat palsu.

Surat yang dimaksud adalah surat permintaan pencegahan ke luar negeri atas nama Ketua DPR Setya Novanto.

Surat itu diterbitkan pada 2 Oktober 2017, setelah adanya putusan praperadilan yang dimenangkan Novanto.

Jokowi mempersilakan Polri melakukan penyidikan terhadap Agus Rahardjo dan Saut Situmorang sesuai proses hukum yang berlaku.

Namun, Jokowi meminta Polri menghentikan penyidikannya apabila tak ada bukti dan fakta hukum.

"Kalau ada proses hukum, proses hukum. Tetapi saya sampaikan, jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. Saya sudah minta dihentikan kalau ada hal seperti itu. Dihentikan," kata Jokowi kepada pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Kompas TV KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Setya Novanto sebagai tersangka kasus KTP elektronik.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wilayah Ekstrateritorial: Pengertian dan Contohnya

Wilayah Ekstrateritorial: Pengertian dan Contohnya

Nasional
Jenis-jenis Wilayah Suatu Negara

Jenis-jenis Wilayah Suatu Negara

Nasional
Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

Nasional
Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

Nasional
ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

Nasional
KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

Nasional
Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

Nasional
Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

Nasional
PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

Nasional
Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

Nasional
Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

Nasional
PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

Nasional
Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.