Soal Pembentukan Densus Tipikor, Komisi III Soroti Struktur dan Gaji

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menyoroti soal struktur dan sistem penggajian Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dari segi penggajian personel, misalnya, dengan total anggaran Rp 2,6 triliun yang diajukan Polri, hanya Rp 786 miliar yang diperuntukkan belanja pegawai.

Adapun, jumlah personel Densus Tipikor rencananya berjumlah 3.560 orang. Trimedya memperkirakan angka tersebut tidak akan cukup.

"Kalau (pembentukan) Densus Tipikor bisa segera, tapi tinggal bagaimana anggaran dan strukturnya," kata Trimedya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Baca: Kapolri Ingin Gaji Densus Tipikor Sama seperti KPK

Konsep Densus Tipikor dalam waktu dekat akan dipresentasikan kepada Presiden Joko Widodo di depan rapat terbatas.

Trimedya meyakini, pertanyaan-pertanyaan kritis soal struktur dan penggajian juga akan muncul.

Ia menambahkan, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), gaji penyidik Kepolisian dan penuntut Kejaksaan setara.

Sementara, di Densus Tipikor, jika nantinya ada sistem satu atap hingga tahap penuntutan, maka penggajian dinilai tidak akan seimbang.

Personel Densus memang akan digaji sebesar gaji di KPK. Namun, gaji penuntut Kejaksaan tak sama.

Baca juga: Mencontoh KPK, Kapolri Ingin Penyidik dan Jaksa Satu Atap di Densus Tipikor

Hal itu dikhawatirkan berpengaruh pada kinerja.

"Itu yang ke depan harus kita bicarakan. Karena sudah terlanjur disetujui anggaran 2018. Itu yang harus dielaborasi lagi sama Kapolri," ujar Trimedya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga memaparkan soal konsep Densus Tipikor.

Kapolri ingin mengadopsi sistem penuntutan seperti di KPK untuk diterapkan dalam Densus Tipikor.

Di KPK, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan dalam satu atap.

Sistem seperti itu ingin diterapkan agar berkas perkara tak bolak-balik antara Kepolisian-Kejaksaan seperti yang selama ini terjadi.

"Kami sudah siapkan tempat untuk satu atap di eks Polda Metro Jaya. Namun, kalau tidak bisa satu atap paling tidak dari Kejaksaan Agung membentuk tim yang bisa melekat sehingga perkara ini tidak usah bolak-balik," ujar Tito.

"Tanpa mengurangi kewenangan teman-teman Kejaksaan dalam penanganan korupsi. Ini hanya tim kecil yang disiapkan untuk mendukung penuntutan sehingga tidak ada perkara yang bolak balik," lanjut dia.