Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Polemik Eggi Sudjana Dibahas dalam Uji Materi Perppu Ormas di MK

Kompas.com - 12/10/2017, 16:33 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

Rangga Lukita, selaku pengacara nomor perkara 50/PUU-XV/2017 sekaligus kuasa hukum Eggi Sudjana terkait laporan di Bareskrim Polri, mempersoalkan adanya laporan yang dibuat berdasarkan pernyataan Eggi saat diwawancara oleh MK TV (media humas MK).

Rangga meminta jaminan hukum juga berlaku di luar persidangan, selama argumentasi yang disampaikan itu sama substansinya dengan yang disampaikan dalam persidangan.

"Kami mohon itu agar dijamin, Yang Mulia. Kami memberikan keterangan pers untuk tidak dikriminalkan, jangan sampai kami anak bangsa berpecah-belah, setelah Eggi Sudjana dilaporkan, Romo Franz (Franz Magnis Suseno) juga dilaporkan," kata Rangga.

Arief pun kembali menegaskan bahwa Mahkamah akan menjamin seluruh pihak selama berada dalam persidangan.

"Saudara-saudara yang ada di ruangan ini, saudara dijamin keamanannya. Sedangkan kami tidak bisa menjangkau yang di luar (ruang sidang)," ujarnya.

"Jadi, statement-statement di luar persidangan ini, itu di luar kewenangan kami untuk mengamankan," kata Arief.

Rangga kemudian meminta kepada Arief untuk mengimbau bawahannya, khususnya para staf di divisi MK TV, untuk tidak mewawancara pihak beperkara dengan menyinggung soal substansi permohonan.

Atas permintaan tersebut, Arief mengingatkan bahwa sebagai warga negara maka para pihak mempunyai hak untuk menolak menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan dari media.

Arief mencontohkan, dirinya kerap diminta untuk wawancara. Namun, permintaan itu ditolaknya dan tidak ada persoalan atas hal itu.

"Kalau itu, tidak bisa dijawab, bisa kan? Saya sering sekali menerima permohonan untuk wawancara, tapi saya mengatakan, 'saya tidak usah diwawancarai, karena apa yang akan saya sampaikan bisa sama dengan pokok perkara'," kata Arief.

Menurut Arief, terkait laporan terhadap Eggi Sudjana, sedianya tidak dikaitkan dengan MK, kecuali hal yang dipersoalkan itu terjadi dalam persidangan.

"Jadi kita sepakati ini. Itu penilaiannya terserah pada penyidik, kami tidak menjangkau itu," kata Arief.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com