Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Pertimbangkan Perpanjang Masa Pembahasan Perppu Ormas

Kompas.com - 10/10/2017, 12:16 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan, ada kemungkinan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) diperpanjang.

Sebab, kata Taufik, silang pendapat yang muncul dalam pembahasan Perppu Ormas cukup keras.

Karena itu, ada kemungkinan masa pembahasan Perppu Ormas diperpanjang dalam Rapat Paripurna.

"Kalau Paripurna menghendaki diperpanjang itu keputusan tertinggi di Paripurna walaupun mekanismenya itu ada di dalam ketentuan bahwa Perppu disetujui atau ditolak DPR pada masa sidang selanjutnya. Itu aja. Penjelasan yang lain tentunya sangat tergantung dari situasi," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

(baca: PDI-P Konsolidasikan Fraksi-fraksi agar Setujui Perppu Ormas)

Langkah itu, kata Taufik, bisa ditempuh untuk menjaga situasi politik agar tetap kondusif. Opsi tersebut sangat terbuka untuk dimunculkan di Paripurna.

Saat ditanya keharusan untuk menyelesaikan pembahasan Perppu Ormas dalam satu masa sidang, Taufik menjawab, Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) tak mengatur secara tegas terkait perpanjangan masa pembahasan.

(baca: Fadli Zon Minta Komisi II Undang HTI Saat Bahas Perppu Ormas)

"Paling tidak ada ketentuan memang secara peraturan mekanisme masa persidangan ini harus diputuskan apakah disetujui DPR atau tidak," ucapnya.

"Permasalahannya sungguhpun ketentuan itu ada di persidangan sekarang. Tapi apabila ada semacam kesepakatan dari seluruh fraksi biasanya bisa ada yang beda sedikit dalam kaitan dengan ketentuan yang ada," lanjut politisi PAN tersebut.

Pemerintah menerbitkan Perppu Ormas agar dapat membubarkan Ormas yang dianggap anti-Pancasila. Setelah terbit, pemerintah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia.

Mahkamah Konstitusi juga tengah melakukan uji materi terkait Perppu Ormas.

Kompas TV Anggota komisi II DPR RI menggelar rapat pembahasan PERPPU Ormas bersama sejumlah unsur dari pemerintah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com