Menhan: Maklum Orang di Luar Berpolitik, tapi Enggak Boleh di Dalam Kabinet

Jokowi menginstruksikan seluruh anggota kabinet jangan membuat gaduh, kontroversi, membuat masyarakat khawatir dan bingung. Kondisi politik harus kondusif.

Dalam menyampaikan pesan itu, Jokowi menekankan dirinya adalah kepala negara dan panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi angkatan darat laut dan udara, saya ingin perintahkan kepada bapak ibu saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing," kata Jokowi.

(baca: Panglima TNI yang Penuh Kontroversi dan Reformasi Keamanan)

Jokowi tak menyebut secara spesifik mengenai kasus tertentu saat menyampaikan arahannya.

Namun, belakangan, terjadi kegaduhan soal pernyataan Panglima TNI. Gatot menyebut adanya institusi non militer yang memesan 5000 pucuk senjata.

Pernyataan Gatot disampaikan secara tertutup dalam pertemuan Panglima TNI dengan para purnawirawan, Jumat (22/9/2017).

Namun, rekaman pembicaraan tersebut bocor ke media sosial.

Merasa tak ditegur

Presiden Joko Widodo telah meminta penjelasan Panglima TNI soal pernyataannya tersebut.

Terkait itu, Gatot merasa tidak mendapat teguran atas pernyataannya yang menjadi polemik.

"Siapa yang kena tegur? Saya lapor ke Presiden," kata Gatot di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

(baca: Jokowi Sudah Minta Penjelasan Panglima TNI soal Isu Pembelian Senjata)

Gatot juga enggan mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Presiden Jokowi.

Ia berdalih, isi pembicaraannya itu hanya boleh diketahui Presiden Jokowi karena merupakan informasi intelijen.

Bahkan, Menteri Pertahanan atau Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pun tidak ia informasikan.

"Tanggapan Presiden tidak boleh saya sampaikan. Karena Anda bukan Presiden. Yang saya sampaikan adalah informasi intelijen. Maka hanya Presiden yang boleh tahu," ujar Gatot.