Da'i Bachtiar Harap Panglima TNI Ambil Pelajaran dari Polemik 5.000 Senjata

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Kepolisian RI, Jenderal (Purn) Polisi Da'i Bachtiar mengatakan bahwa sebaiknya Panglima TNI ke depan dalam mengeluarkan pernyataan perlu dipikirkan baik-baik. Sebab, jika tidak, hasilnya akan sama seperti saat ini menjadi polemik dan membuat kegaduhan di dalam negeri.

Hal ini disampaikan Da'i menyikapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyebut ada institusi non-militer yang membeli 5.000 pucuk senjata.

"Jadi harapan kami ke depan tentunya ini jadikan pengalaman bagi para pemimpin sekarang ini agar pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan tidak menimbulkan kegaduhan," kata Da'i di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2017).

Ia pun mengingatkan, era saat ini berbeda dengan era terdahulu. Saat ini, pernyataan kontroversial akan mudah menyebar di media sosial dan menjadi buah bibir masyarakat.

(Baca: Panglima TNI Akui Rekaman Pernyataannya soal 5.000 Senjata Api)

"Mungkin zamannya berbeda, sekarang itu kegaduhan lebih cepat menyebar lagi dengan sosial media ini. Nah ini semua harus dipahami oleh kita semua," kata dia.

Sebelumnya, Da'i Bachtiar mengimbau agar Panglima TNI agar tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang meresahkan masyarakat. Menurut dia, jika ada informasi yang simpang siur, baiknya informasi itu diklarifikasi terlebih dulu sebelum disampaikan ke publik.

"Jadi setidaknya pemimpin itu betul-betul kalau ada informasi yang kira-kira itu (belum jelas) sebaiknya diklarifikasi dulu di antara pihak-pihak terkait. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dan bahkan mengkhawatirkan," kata dia.

Diketahui beredar rekaman suara Panglima TNI di media sosial saat berbicara dalam acara silaturahim Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).

(Baca: Panglima TNI yang Penuh Kontroversi dan Reformasi Keamanan)

Dalam rekaman itu, Panglima TNI menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata. Panglima TNI juga bicara soal larangan bagi Kepolisian untuk memiliki senjata yang bisa menembak peralatan perang TNI.

Belakangan, Panglima TNI mengakui bahwa rekaman tersebut memang pernyataannya. Namun, Gatot menegaskan bahwa pernyataan itu bukan untuk publik. Sehingga, ia tidak mau berkomentar lagi soal substansi pernyataan dalam rekaman itu.

Menanggapi pernyataan Panglima TNI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjelaskan bahwa institusi non-militer yang berniat membeli senjata api adalah BIN untuk keperluan pendidikan.

Jumlahnya tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk. BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk pembelian senjata itu. Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer.