Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Viral Video Brimob Gunakan Mortir, Polri Sebut Hanya untuk Pengenalan Senjata

Kompas.com - 29/09/2017, 10:22 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan adanya pelatihan anggota Brimob Polri yang menggunakan senjata pelontar granat infanteri.

Sebelumnya, viral video yang menampilkan sekelompok anggota Brimob bergantian melontarkan granat berbentuk roket di kawasan perbukitan. Senjata tersebut bisa melontarkan amunisi dengan jarak yang cukup jauh dan meledak begitu menyentuh target.

Setyo mengatakan, senjata tersebut merupakan alat-alat lama yang digunakan semasa Polri masih bergabung dengan ABRI.

"Itu cuma untuk pengenalan senjata. Tidak kita gunakan (untuk bertugas)," ujar Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

(Baca: Panglima TNI Mengaku Tak Ditegur Jokowi soal Polemik Pernyataannya)

Setyo mengaku dirinya juga pernah berlatih dengan senjata itu. Bahkan, Brimob Polri juga diajarkan bagaimana melempar granat dan mortir. Senjata-senjata tersebut, kata dia, saat ini ditempatkan di Pusat Pendidikan Brimob Polri.

Menurut dia, Brimob juga harus mengerti penggunaan senjata yang ada, meski tidak digunakan untuk bertugas. Penggunaan senjata sebagaimana ditayangkan video itu semata untuk perkenalan cara penggunaannya. Senjata tersebut tak lagi aktif digunakan Polri sejak Polri lepas dari ABRI.

(Baca: Luruskan Pernyataan Panglima, Wiranto Sebut 500 Pucuk Senjata untuk Pendidikan BIN)

"Jadi Brimob itu harus mengenal ini senjata apa, senjata apa. Ada senapan mesin ringan, ada senapan runduk atau sniper, ada namanya pelontar granat atau mortir. Di Brimob sendiri masih ada namanya mortir 6, mortir 8," kata Setyo.

"Tapi sudah tidak banyak (jumlahnya). TNI juga tahu, Panglima TNI juga tahu itu," lanjut dia.

Setyo mengatakan, saat ini standar senjata yang digunakan Polri sejenis G2 untuk melumpuhkan lawan, bukan senjata serbu. Senjata-senjata untuk berperang, kata dia, kini hanya dimiliki TNI.

"Kalau dikatakan untuk nembak helikopter, enggak ada," kata dia.

Kompas TV Panglima TNI: Klarifikasi Saya Hanya untuk Presiden Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com