Menhan: Maklum Orang di Luar Berpolitik, tapi Enggak Boleh di Dalam Kabinet

"Pasti lah, ada dikasih tau lah, saya juga sering juga dikasih tau. Enggak ada masalah," kata Menhan usai rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10/2017), ketika ditanya apakah Presiden menegur Panglima TNI.

Ryamizard berharap tak ada lagi anggota kabinet yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi.

(baca: Di Rapat Kabinet, Jokowi Perintahkan Jangan Buat Gaduh)

Apalagi, pesan itu sudah disampaikan secara terang benderang oleh Presiden di rapat kabinet.

"Kalau di luar, orang politik segala macam maklum lah. Tapi di dalam lingkaran kabinet, enggak boleh," ucap dia.

Ryamizard berpendapat, kunci agar miskoordinasi antarlembaga tidak terulang kembali adalah Undang-undang.

Semua kementerian dan lembaga, kata dia, harus bertindak berdasarkan UU yang berlaku.

"Kalau pembelian (senjata) kemarin kan ada aturannya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Pembelian tersebut harus seizin menteri pertahanan. Baik TNI, polisi, bakamla dan lain-lain. Kalau tidak izin, bisa dikenakan sanksi," ucapnya.

(baca: Panggil Panglima TNI, Jokowi Minta Pejabat Beri Pernyataan yang Menenteramkan)

Ryamizard memastikan bahwa pengadaan senjata yang belakangan dilakukan Badan Intelijen Negara atau pun Polri sudah mendapatkan izin dari Kemenhan.

Termasuk senjata untuk Brimob Polri yang tertahan di Bandara Soekarno Hatta. Menurut dia, tertahannya senjata itu hanya masalah teknis.

"Ya, masih tertahan itu tadi sudah saya liat Kapolri dan Panglima TNI mungkin sudah berkoordinasi. Kalau dari saya, kalau sudah surat beres segala macam cepat saja selesaikan," kata dia.

(baca: Dituding Lakukan Manuver Politik, Ini Jawaban Panglima TNI)

Dalam rapat kabinet paripurna Senin siang tadi, Presiden Jokowi memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet untuk fokus pada tugas masing-masing.

Jokowi menginstruksikan seluruh anggota kabinet jangan membuat gaduh, kontroversi, membuat masyarakat khawatir dan bingung. Kondisi politik harus kondusif.

Dalam menyampaikan pesan itu, Jokowi menekankan dirinya adalah kepala negara dan panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi angkatan darat laut dan udara, saya ingin perintahkan kepada bapak ibu saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing," kata Jokowi.

(baca: Panglima TNI yang Penuh Kontroversi dan Reformasi Keamanan)

Jokowi tak menyebut secara spesifik mengenai kasus tertentu saat menyampaikan arahannya.

Namun, belakangan, terjadi kegaduhan soal pernyataan Panglima TNI. Gatot menyebut adanya institusi non militer yang memesan 5000 pucuk senjata.

Pernyataan Gatot disampaikan secara tertutup dalam pertemuan Panglima TNI dengan para purnawirawan, Jumat (22/9/2017).

Namun, rekaman pembicaraan tersebut bocor ke media sosial.

Merasa tak ditegur

Presiden Joko Widodo telah meminta penjelasan Panglima TNI soal pernyataannya tersebut.

Terkait itu, Gatot merasa tidak mendapat teguran atas pernyataannya yang menjadi polemik.

"Siapa yang kena tegur? Saya lapor ke Presiden," kata Gatot di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

(baca: Jokowi Sudah Minta Penjelasan Panglima TNI soal Isu Pembelian Senjata)

Gatot juga enggan mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Presiden Jokowi.

Ia berdalih, isi pembicaraannya itu hanya boleh diketahui Presiden Jokowi karena merupakan informasi intelijen.

Bahkan, Menteri Pertahanan atau Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pun tidak ia informasikan.

"Tanggapan Presiden tidak boleh saya sampaikan. Karena Anda bukan Presiden. Yang saya sampaikan adalah informasi intelijen. Maka hanya Presiden yang boleh tahu," ujar Gatot.