Panglima TNI Ralat Informasi soal 5.000 Pucuk Senjata dari Intelijen

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meralat pernyataannya mengenai pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer dia dapat dari informasi intelijen

"Pernyataan saya pas acara purnawirawan itu bukan informasi intelijen," ucap Gatot, saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Dalam acara reuni dengan sejumlah purnawirawan TNI pada Jumat (22/9/2017) lalu, Gatot mengatakan bahwa informasi yang dia dapat akurat.

Namun, Gatot mengatakan, sebuah informasi bisa dikatakan sebagai produk intelijen jika memenuhi sejumlah unsur.

"Informasi intelijen harus mengandung siapa, apa yang dilakukan, di mana dilakukan, bilamana dilakukan, di mana," kata dia.

(Baca juga: Panglima TNI Mengaku Tak Ditegur Jokowi soal Polemik Pernyataannya)

Akibat pernyataannya yang menjadi polemik itu, Gatot pun dipanggil Presiden Joko Widodo untuk dimintai klarifikasi.

Akan tetapi, Gatot enggan membeberkan apa yang ia bicarakan dengan Presiden Jokowi dalam pertemuan itu.

"Yang saya sampaikan adalah informasi intelijen. Maka hanya Presiden yang boleh tahu," tutur Gatot.

Bahkan, menurut dia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Pertahanan pun tidak dia berikan informasi.

"Kemarin yang saya sampaikan belum akan terjadi. Maka semua informasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya, Presiden. Menko Polhukam pun tidak, Menhan pun tidak," ucap dia.

Gatot berdalih, isi pembicaraannya itu hanya boleh diketahui Presiden Jokowi karena merupakan informasi intelijen.

"Tanggapan Presiden tidak boleh saya sampaikan. Karena Anda bukan Presiden," kata Gatot.