Datangi PKS, KPK Tawarkan Pelatihan Sistem Partai Berintegritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan safari ke partai politik untuk sosialisasi program politik cerdas berintegritas.

Kali ini, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan bidang pencegahan KPK menyambangi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Syarif mengatakan, salah satu yang disorot KPK adalah sistem rekrutmen. Partai politik diminta merekrut kader yang berintegritas agar mencegah korupsi politik.

"KPK menawarkan beberapa hal, mungkin kalau Bapak Ibu mau buat pelatihan tentang sistem partai yang berintegritas, KPK bisa lakukan," ujar Syarif di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2017).

KPK, kata Syarif, bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memiliki formula untuk menyusun sistem kaderisasi yang baik. Ia mengatakan, KPK tertarik menggagas program politik cerdas berintegritas karena banyaknya penindakan yang dilakukan terhadap politisi.

"KPK telah berurusan pejabat publik seperti menteri, legislator 134 (orang) dari pusat sampai dengan kabupaten/kota. Itu sampai Juni 2017," kata Syarif.

(Baca juga: Empat Hal yang Diupayakan KPK untuk Mencegah Korupsi)

Jumlah tersebut belum termasuk serangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK dalam tiga bulan terakhir. Oleh karena itu, Syarif anggap wajar jika perlu adanya pembinaan dalam sistem kaderisasi dalam parpol.

"Seperti Pak Presiden PKS menyatakan, tidak mungkin mendapatkan pemimpin negara tanpa parpol yang menjadi dapur menghasilkan pemimpin nasional," kata Syarif.

Syarif memuji sistem kaderisasi di PKS. Menurut dia, PKS salah satu partai yang bagus sistemnya dibandingkan partai lain.

"Ini dari studi yang saya tahu sebelum saya di KPK. Sebagian sistem rekrutmennya itu jauh lebih terarah," kata Syarif.

(Baca juga: Sambangi Golkar, KPK Bantah Cari Tameng Pansus Hak Angket)

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, setidaknya da empat poin integritas yang perlu dibenahi oleh parpol yang ada di Indonesia bersama KPK.

Pertama, soal pendanaan parpol yang perlu disertai dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Kemudian, sistem rekruitmen pejabat publik melalui parpol. Selain itu, kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang di parpol, serta pengaturan dan penegakan kode etik.

Tak hanya itu, keterbukaan dan kerja sama semua pihak tersebut, baik pemerintah ataupun parpol akan sangat memengaruhi keberhasilan program pencegahan yang dicanangkan.

"Tujuan terbesar tentu saja agar para pejabat publik yang terpilih melalui sistem rekruitmen yang baik dalam kepemimpinannya akan amanah, tidak korupsi dan berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat," kata Febri.