Rabu Siang, KPK Sambangi PKS

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, KPK melanjutkan diskusi partai politik berintegritas dengan menyambangi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pertemuan KPK dengan PKS digelar pada Rabu (20/9/2017) siang, di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

"Hari ini tim politik berintegritas KPK dijadwalkan bertemu dengan pengurus inti DPP PKS dan jajarannya," ujar Febri melalui pesan singkatnya.

Menurut Febri, turut hadir dalam pertemuan itu antara lain Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dan tim.

"Dari PKS rencananya akan diterima oleh Presiden PKS Sohibul Iman dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman serta jajaran pengurus lainnya," kata dia.

Febri juga mengatakan, dari sejumlah pertemuan dengan parpol yang sudah dilakukan.

Secara keseluruhan, kata dia, parpol di Indonesia punya komitmen kuat untuk bersama-sama membenahi dunia perpolitikan di Indonesia.

"Kesepahaman bersama bahwa korupsi banyak terjadi dan melibatkan aktor politik ke depan perlu dicegah melalui perbaikan dan penguatan partai politik sudah jauh lebih baik saat ini. Baik KPK ataupun Parpol ingin hal ini bersama-sama dibenahi," kata dia.

Ada empat poin integritas yang perlu dibenahi oleh parpol-parpol yang ada di Indonesia bersama KPK yaitu pendanaan parpol yang perlu disertai dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, sistem rekruitmen pejabat publik melalui parpol, kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang di parpol, serta pengaturan dan penegakan kode etik.

"Setelah ini, KPK masuk pada fase implementasi empat item integritas tersebut," kata mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Tak hanya itu, menurut Febri, keterbukaan dan kerja sama semua pihak tersebut, baik pemerintah ataupun parpol akan sangat memengaruhi keberhasilan program pencegahan yang dicanangkan.

"KPK berharap masa depan politik dan demokrasi di Indonesia ke depan jauh lebih baik dan bersih dari korupsi. Kami yakin hal ini akan berimplikasi logis pada banyak kebijakan yang akan diambil nantinya," kata dia.

"Tujuan terbesar tentu saja agar para pejabat publik yang terpilih melalui sistem rekruitmen yang baik dalam kepemimpinannya akan amanah, tidak korupsi dan berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat," kata Febri.