Kompas.com - 18/09/2017, 18:05 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Senin (18/9/2017). 

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan bahwa safari partai politik yang dilakukan lembaganya bukan untuk cari aman dari serangan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI ke KPK.

"KPK punya program politik cerdas berintegritas. Ini mungkin waktunya tidak terlalu pas, karena KPK sedang berurusan dengan DPR, karenanya dianggap safari politik," kata Pahala di lokasi.

Menurut Pahala, sejak tahun 2012 pihaknya sudah melakukan kajian terkait partai politik yang ada di Indonesia. Tahun berikutnya, 2014 kajian pendanaan untuk partai politik juga dilakukan.

(Baca: Bahas Integritas Parpol, KPK Sambangi Golkar pada Senin Siang)

Sedangkan, untuk tahun 2017, pihaknya memutuskan untuk langsung mengambil aksi bekerjasama dengan 10 partai politik yang di Indonesia antara lain, PDI Perjuangan, Demokrat, NasDem, Partai PSI, PPP, Perindo, Golkar.

"Dari 2012 KPK punya kajian tentang partai politik, 2014 kita bicara terkait pendanaan partai politik. Tapi 2017 diputuskan kami akan bekerja secara teknis dengan 10 partai yang ada di Indonesia," kata dia.

Bahkan, kata Pahala, kebijakan pemerintah yang sepakat untuk menaikkan dana sumbangan kepada partai politik salah satunya adalah atas masukan lembaga anti-rasuah tersebut.

"Usulan pendanaan itu adalah salah satu realisasi kajian kita bersama LIPI. Sebenarnya kita usul dari Rp1000 sampai Rp 10.000 per suara tergantung kemandirian pendanaan partai," kata dia.

(Baca: KPK dan Demokrat Bahas soal Kode Etik Politisi hingga Rekrutmen Parpol)

"Sekarang Rp 1000 dari Rp 108 per suara. Ini awal mula yang baik. Tapi kedepannya mungkin bisa dibahas lagi dengan 10 partai. Konsepnya 50 ditanggung partai, 50 Pemerintah," lanjut dia.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Jawa II DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan enggan curiga akan maksud dibalik safari politik yang dilakukan KPK.

"Saya tidak menilai sampai sejauh itu. Mungkin tidak ada relevansinya juga. Apalagi program ini kan sudah lama sebelum Pansus dibentuk bahwa mereka akan mendatangi partai-partai," kata dia.

"Bahwa mereka mendapatkan keuntungan konsolidasi ya itu pintar-pintarnya pimpinan KPK saja," tutup Ketua Komisi III DPR RI tersebut.

Kompas TV Meruncingnya komunikasi KPK dan DPR belakangan ini tidak lepas dari penyidikan dugaan korupsi KTP el. Ada nama – nama anggota DPR RI dalam kasus ini.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Nasional
Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Nasional
Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.