Sambangi Golkar, KPK Bantah Cari Tameng Pansus Hak Angket

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Senin (18/9/2017). 

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan bahwa safari partai politik yang dilakukan lembaganya bukan untuk cari aman dari serangan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI ke KPK.

"KPK punya program politik cerdas berintegritas. Ini mungkin waktunya tidak terlalu pas, karena KPK sedang berurusan dengan DPR, karenanya dianggap safari politik," kata Pahala di lokasi.

Menurut Pahala, sejak tahun 2012 pihaknya sudah melakukan kajian terkait partai politik yang ada di Indonesia. Tahun berikutnya, 2014 kajian pendanaan untuk partai politik juga dilakukan.

(Baca: Bahas Integritas Parpol, KPK Sambangi Golkar pada Senin Siang)

Sedangkan, untuk tahun 2017, pihaknya memutuskan untuk langsung mengambil aksi bekerjasama dengan 10 partai politik yang di Indonesia antara lain, PDI Perjuangan, Demokrat, NasDem, Partai PSI, PPP, Perindo, Golkar.

"Dari 2012 KPK punya kajian tentang partai politik, 2014 kita bicara terkait pendanaan partai politik. Tapi 2017 diputuskan kami akan bekerja secara teknis dengan 10 partai yang ada di Indonesia," kata dia.

Bahkan, kata Pahala, kebijakan pemerintah yang sepakat untuk menaikkan dana sumbangan kepada partai politik salah satunya adalah atas masukan lembaga anti-rasuah tersebut.

"Usulan pendanaan itu adalah salah satu realisasi kajian kita bersama LIPI. Sebenarnya kita usul dari Rp1000 sampai Rp 10.000 per suara tergantung kemandirian pendanaan partai," kata dia.

(Baca: KPK dan Demokrat Bahas soal Kode Etik Politisi hingga Rekrutmen Parpol)

"Sekarang Rp 1000 dari Rp 108 per suara. Ini awal mula yang baik. Tapi kedepannya mungkin bisa dibahas lagi dengan 10 partai. Konsepnya 50 ditanggung partai, 50 Pemerintah," lanjut dia.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Jawa II DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan enggan curiga akan maksud dibalik safari politik yang dilakukan KPK.

"Saya tidak menilai sampai sejauh itu. Mungkin tidak ada relevansinya juga. Apalagi program ini kan sudah lama sebelum Pansus dibentuk bahwa mereka akan mendatangi partai-partai," kata dia.

"Bahwa mereka mendapatkan keuntungan konsolidasi ya itu pintar-pintarnya pimpinan KPK saja," tutup Ketua Komisi III DPR RI tersebut.