Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Koordinasi dan Supervisi, Ketua KPK Harap Penyidik dari Polri Berpangkat Kompol

Kompas.com - 20/09/2017, 06:52 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, penyidik KPK yang berasal dari Polri akan lebih ideal jika pangkatnya lebih tinggi dari yang sekarang.

Minimal, kata dia, polisi itu berpangkat Kompol. Dalam aturan saat ini, penyidik junior KPK dari Polri hanya setingkat AKP.

Agus mengatakan, pangkat penyidik harus lebih tinggi untuk fungsi koordinasi dan supervisi.

"Bayangkan saja, kita memperbesar koordinasi dan supervisi, koorsup yang sekarang itu belum berjalan dengan baik," ujar Agus, di Kompleks Mabes Polr, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Nantinya, penyidik KPK akan ke lapangan, berkoordinasi, dan melakukan supervisi dengan instansi Polri dan Kejaksaan.

Baca: Pendidikan Penyidik KPK Dipertanyakan, Agus Rahardjo Sindir Komisi III

Jika pangkatnya hanya AKP, dikhawatirkan akan kalah senior dengan jaksa-jaksa di daerah yang rata-rata sudah lebih senior.

"Jadi kalau peraturannya (AKP), tapi kebutuhan ke depan begitu saja. Minimal Kompol," kata Agus.

Pada Maret 2016, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pernah menawarkan polisi setingkat AKBP dan Kombes untuk ditempatkan sebagai penyidik KPK.

Sebab, Polri kelebihan personel yang berpangkat AKBP dan Kombes.

"Kalau seandainya (setingkat Kombes) bisa sebagian ditarik oleh KPK kita berterima kasih sekali. AKBP juga begitu, AKBP kami kelebihan," ujar Tito.

Tito mengatakan, setingkat Kombes yang baru lulus dari Sespati Polri sebanyak 200 orang.

Sementara itu, pihaknya kekurangan personel setingkat AKP. Oleh karena itu, Polri akan memperbanyak rekrutmen dari sekolah kepolisian untuk memperbanyak personel tingkat AKP.

Saat itu, Agus menganggap KPK belum perlu polisi yang pangkatnya lebih tinggi dari AKP.

Padahal, pangkat AKP di Polri termasuk langka.

"Yang sudah kami kirimkan itu adalah permintaan untuk AKP yang pengalamanya dua tahun," kata Agus.

"Nanti kita pikir lah apakah keperluan yang ditawarkan Pak Kapolri tadi menjadi kebutuhan kita," lanjut dia.

Kompas TV KPK dan Polisi Akan ke Singapura Temui Novel Baswedan


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com