Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harapan Novel Baswedan untuk Presiden Jokowi

Kompas.com - 05/09/2017, 09:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik senior KPK Novel Baswedan tetap mrnginginkan dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya. Oleh karena itu, ia meminta agar Presiden Joko Widodo mau membentuk tim tersebut.

"Saya harap Presiden Jokowi berkenan membentuk TGPF. Kami berharap ke depan perjuangan untuk berantas korupsi jadi perjuangan yang punya harapan," ujar Novel dalam wawancara eksklusif dengan Aiman di Kompas TV, Senin (4/9/2017) malam.

Jika dibiarkan, kata Novel, seolah-olah pemerintah akan mengurangi, bahkan membuat sirna upaya pemberantasan korupsi dengan serius. Ia menyebut masih banyak korupsi yang levelnya lebih tinggi dari kasus-kasus yang ditangani KPK selama ini.

"Korupsi sangat besar, banyak. Kalau tidak serius pengungkapannya, bagaimana bisa perlawanannya bisa serius," kata Novel.

(Baca: Novel Sebut Direktur Penyidikan Halangi Pemeriksaan Polisi di KPK)

Novel meyakini Polri tidak akan mampu mengusut tuntas kasus tersebut karena diduga ada jenderal polisi yang terlibat. Ia telah membeberkan ke penyidik soal ciri-ciri orang yang menyerangnya dan dugaannya mengarah ke siapa.

Namun, kara Novel, penyidik yang memeriksanya langsung menyangkal bahwa itu pelakunya. Karena itulah, Novel hanya menaruh harapan pada tim independen yang diharapkan dibentuk oleh presiden.

"Bisa kita nilai ketika ada penyidikan berlangsung. Setelah sekian lama apakah ada proses yang profesional, yang baik? Saya tidak lihat itu," kata Novel.

"Ketika pelaku lapangan saja tidak diungkap, bagaimana kita bisa yakin bahwa pelaku di atasnya bisa diungkap?" lanjut dia.

(Baca: Novel Sebut Direktur Penyidikan Halangi Pemeriksaan Polisi di KPK)

Novel mengatakan, jika sindikat kejahatan itu dibiarkan merajalela, maka ke depan bisa saja perbuatannya semakin seenaknya sendiri. Setelah melumpuhkan penyidik korupsi, kata Novel, dikhawatirkan ada langkah lain untuk membuat korupsi semakin masif.

"Saya harap apabila ke depan Bapak Presiden melakukan langkah yang kuat dalam mendorong dan mendukung pemberantasan korupsi, maka akan bisa jadi suplemen terhadap langkah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang diupayakan bapak presiden di negara kita," kata Novel.

Sebelumnya, istri Novel, Rina Emilda telah mengirim surat permohonan untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo ke Istana Presiden pada 21 Agustus 2017 lalu.

Emilda ingin menyampaikan sejumlah informasi kepada Presiden dari sisi keluarga mengenai kasus Novel. Ia juga ingin menyampaikan suasana batinnya akibat kasus yang menimpa suaminya.

Kompas TV Rina Emilda, istri Novel Baswedan berharap pemerintah segera tindak lanjuti tim gabungan pencari fakta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com