Kemenkumham Kaji Laporan Ormas Diduga Anti-Pancasila Selain HTI - Kompas.com

Kemenkumham Kaji Laporan Ormas Diduga Anti-Pancasila Selain HTI

Kompas.com - 03/08/2017, 12:40 WIB
Menkumham, Yasonna Hamonangan Laoly saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (3/7/2017). Yasonna Hamonangan Laoly diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Menkumham, Yasonna Hamonangan Laoly saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (3/7/2017). Yasonna Hamonangan Laoly diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan HAM sudah mendapatkan laporan ada ormas yang dianggap anti-Pancasila selain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Laporan tersebut berasal dari Kepolisian.

"Polisi kan sudah menyampaikan ke publik bahwa ada (ormas) indikasi (anti-Pancasila)," ujar Menkumham Yasona Laoly di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Namun, Kemenkumham belum menerima bukti-bukti itu. Yasona mengatakan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu laporan dari Polri itu.

 

(baca: Belum Terima SK Pembubaran, HTI Tak Bisa Ajukan Gugatan ke PTUN)

Jika memang ormas tersebut betul anti-Pancasila, pihaknya akan mencabut izin badan hukumnya seperti yang dilakukan terhadap HTI.

"Kita berharap semuanya komitmen betul menjaga bangsa ini bersama-sama," ujar Yasona.

Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP -PIP) Yudi Latif menambahkan, pihaknya memiliki wewenang untuk memonitor gejala sosial, salah satunya ormas, yang bertentangan dengan Pancasila.

(baca: Menurut MUI, Ideologi dan Aktivitas HTI Bertentangan dengan Pancasila)

Melalui salah satu deputinya, yaitu Deputi Pengkajian dan Evaluasi, UKP-PIP dapat memberikan rekomendasi kepada Kemenkumham dan Kemendagri untuk membubarkan ormas tertentu yang anti-Pancasila.

"Tapi soal itu kami belum. Ini deputinya saja baru dibentuk satu bulan. Tapi ke depan, kami akan memonitor yang seperti itu," ujar Yudi.

Pencabutan badan hukum suatu ormas dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

(baca: Hindari Persekusi, Salah Satu Alasan Penerbitan SKB Mantan Anggota HTI)

Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.

Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

Bupati Pakpak Bharat Diduga Instruksikan Semua Kepala Dinas untuk Atur Pengadaan

Bupati Pakpak Bharat Diduga Instruksikan Semua Kepala Dinas untuk Atur Pengadaan

Nasional
Tiba di Surabaya, Jokowi Langsung Jalan-jalan ke Tunjungan Plaza

Tiba di Surabaya, Jokowi Langsung Jalan-jalan ke Tunjungan Plaza

Nasional
Cerita Fatmawati dan 5 Putrinya Lolos dari Kebakaran Hebat di Rumahnya

Cerita Fatmawati dan 5 Putrinya Lolos dari Kebakaran Hebat di Rumahnya

Regional
'Jangan Sampai Ambisi Pribadi Rusak Tata Negara di Indonesia'

"Jangan Sampai Ambisi Pribadi Rusak Tata Negara di Indonesia"

Nasional
Uang Suap Bupati Pakpak Bharat Diduga untuk Amankan Kasus Hukum Istrinya

Uang Suap Bupati Pakpak Bharat Diduga untuk Amankan Kasus Hukum Istrinya

Nasional
Bupati Pakpak Bharat Diduga Terima Suap Rp 550 Juta dari Kontraktor

Bupati Pakpak Bharat Diduga Terima Suap Rp 550 Juta dari Kontraktor

Nasional
Kim Jong Un Ingin Memodernisasi Pabrik Kaca Taegwan

Kim Jong Un Ingin Memodernisasi Pabrik Kaca Taegwan

Internasional
Titik Terang Misteri Kematian Bapak dan Anak Asal Lahat di Sukabumi

Titik Terang Misteri Kematian Bapak dan Anak Asal Lahat di Sukabumi

Regional
KPK Tetapkan Bupati Pakpak Bharat dan Kepala Dinas PUPR sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Pakpak Bharat dan Kepala Dinas PUPR sebagai Tersangka

Nasional
Warga Keluhkan Pasangan Mesum di Rumah Kos, Polisi Amankan 4 Mahasiwa

Warga Keluhkan Pasangan Mesum di Rumah Kos, Polisi Amankan 4 Mahasiwa

Regional
Mayat Laki-laki Tanpa Identitas Dalam Drum Ditemukan Pemulung di Bogor

Mayat Laki-laki Tanpa Identitas Dalam Drum Ditemukan Pemulung di Bogor

Regional
Puting Beliung Terjang Madiun, Empat Rumah Rata dengan Tanah

Puting Beliung Terjang Madiun, Empat Rumah Rata dengan Tanah

Regional
Tunawisma Pahlawan dalam Serangan Melbourne Kini Diseret ke Pengadilan

Tunawisma Pahlawan dalam Serangan Melbourne Kini Diseret ke Pengadilan

Internasional
Tiba di Surabaya dari Papua, Ini Agenda Kunjungan Kerja Jokowi Senin Besok

Tiba di Surabaya dari Papua, Ini Agenda Kunjungan Kerja Jokowi Senin Besok

Nasional
3 Fakta Unik Harimau Sumatera 'Atan Bintang', Disebut Pintar hingga Sulit Dievakuasi

3 Fakta Unik Harimau Sumatera 'Atan Bintang', Disebut Pintar hingga Sulit Dievakuasi

Regional

Close Ads X