Ini Penjelasan Wiranto soal Ormas yang Dianggap Bertentangan dengan Pancasila - Kompas.com

Ini Penjelasan Wiranto soal Ormas yang Dianggap Bertentangan dengan Pancasila

Fabian Januarius Kuwado
Kompas.com - 13/07/2017, 19:22 WIB
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.Fabian Januarius Kuwado Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi masyarakat yang terbukti menganut, mengembangkan, serta mengancam ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, dapat dibubarkan.

Hal itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diteken Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017.

Lantas, seperti apa yang dinilai sebagai 'bertentangan dengan Pancasila'?

"Yang dimaksud bertentangan dengan Pancasila, ya jelas. Indonesia itu NKRI, menganut demokrasi, ada persatuan. Lalu, misalnya ada Ormas yang bilang 'Kami enggak setuju nasionalisme dan demokrasi'. Nah itu bertentangan enggak? Ya iyalah," ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dalam acara diskusi di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).

Baca: Ada Perppu, Polri Merasa Lebih Mudah Tindak Anggota Ormas Bermasalah

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menambahkan, kementerian yang memberikan izin ormas, berhak mencabut izinnya.

Ada dua kementerian yang memiliki kewenangan itu, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. 

Asas itu disebut 'contrarius actus'. Dua kementerian tersebut akan meneliti dan mengkaji apakah ormas tersebut menyimpang dari ideologi Pancasila atau tidak.

Jika berdasarkan kajian serta konsultasi dengan pihak terkait menyatakan ormas itu menyimpang, maka izinnya dicabut. Ormas tersebut dibubarkan.

"Indikatornya gampang saja. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya dilihat Ormas itu ateisme bukan? Kalau iya, ya cabut. Sila ketiga juga misalnya, Persatuan Indonesia. Ormasnya bilang mau keluar saja bikin negara baru. Ya dibubarkan," ujar dia.

Direktur Perancangan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Dahana Putra mengatakan, dalam menetapkan sebuah ormas bertentangan dengan Pancasila, kementerian terkait akan berkonsultasi dengan sejumlah pihak terlebih dahulu.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 61 Perppu 2/2017.

Pasal tersebut menyatakan, "Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait".

Kompas TV Keputusan Pemerintah Bubarkan HTI Sudah Bulat

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisFabian Januarius Kuwado
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

Apakah 'Win-win Solution' Cara Terbaik Akhiri Masalah Novel Baswedan dan Aris Budiman?

Apakah "Win-win Solution" Cara Terbaik Akhiri Masalah Novel Baswedan dan Aris Budiman?

Nasional
Berita Populer: Jaminan Ketersediaan Blanko E-KTP hingga Suu Kyi yang Buka Suara

Berita Populer: Jaminan Ketersediaan Blanko E-KTP hingga Suu Kyi yang Buka Suara

Nasional
Pemilik Pabrik Obat yang Digerebek Polisi Klaim Produknya Laris di Indonesia

Pemilik Pabrik Obat yang Digerebek Polisi Klaim Produknya Laris di Indonesia

Regional
Untuk Koordinasi dan Supervisi, Ketua KPK Harap Penyidik dari Polri Berpangkat Kompol

Untuk Koordinasi dan Supervisi, Ketua KPK Harap Penyidik dari Polri Berpangkat Kompol

Nasional
Kesal Menunggu Lama, Pengungsi Myanmar Bakar Bank di Melbourne

Kesal Menunggu Lama, Pengungsi Myanmar Bakar Bank di Melbourne

Internasional
Hujan dan Awan Tebal Landa Sebagian Wilayah di Jabodetabek Hari Ini

Hujan dan Awan Tebal Landa Sebagian Wilayah di Jabodetabek Hari Ini

Megapolitan
Densus Tipikor Dipimpin Jenderal Bintang Dua dengan 500 Personel

Densus Tipikor Dipimpin Jenderal Bintang Dua dengan 500 Personel

Nasional
Satu Lagi, Tersangka Pelaku Peledakan di London Dibekuk di Wales

Satu Lagi, Tersangka Pelaku Peledakan di London Dibekuk di Wales

Internasional
Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak, Punya Rumah Sendiri atau Sewa?

Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak, Punya Rumah Sendiri atau Sewa?

Megapolitan
Korban Gempa Terus Bertambah, Sudah 106 Orang Tewas di Meksiko

Korban Gempa Terus Bertambah, Sudah 106 Orang Tewas di Meksiko

Internasional
UU Perlindungan Anak Dinilai Ganggu Independensi Jaksa

UU Perlindungan Anak Dinilai Ganggu Independensi Jaksa

Nasional
Gempa di Mexico City Sudah Renggut 91 Nyawa

Gempa di Mexico City Sudah Renggut 91 Nyawa

Internasional
11 Petugas Pelni yang Ditangkap Kerap Memeras Penumpang Kapal

11 Petugas Pelni yang Ditangkap Kerap Memeras Penumpang Kapal

Regional
Kasus Rohingya, Fadli Zon Sarankan Indonesia Tarik Dubes RI di Myanmar

Kasus Rohingya, Fadli Zon Sarankan Indonesia Tarik Dubes RI di Myanmar

Nasional
Bertemu Mereka yang Mengaku sebagai Yesus Juru Selamat...

Bertemu Mereka yang Mengaku sebagai Yesus Juru Selamat...

Internasional

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM