Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/07/2017, 21:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto membantah keras persepsi publik bahwa ormasnya menyebarkan ujaran kebencian (hate speech) di masyarakat.

"Kalau disebut ada banyak hate speech, apakah itu resmi dikeluarkan HTI?" ujar Ismail dalam acara diskusi di Cikini Jakarta Pusat, Minggu (23/7/2017).

Jika memang ada ujaran kebencian yang keluar dari HTI, dia yakin itu adalah ulah oknum anggota HTI.

"Apa itu bukan oknum sebagaimana juga partai atau kelompok lain juga begitu?" lanjut Ismail.

Ismail berdalih, jika soal hate speech, dirinya pun sering menjadi korban. Di media sosial, Ismail mengaku seringkali menjadi sasaran perundungan oleh netizen.

"Anda boleh lihat Twitter saya dan WhatsApp saya, itu juga banyak sekali (ujaran kebencian) tapi saya tidak pernah tuh mengeluh. Karena saya sadar itulah dunia sosial media," ujar Ismail.

Pernyataan bahwa HTI sering menyebarkan hate speech diungkapkan Sekretaris Lembaga Ta'lif wan Nasyr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LTN PBNU) Syafiq Alielha dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Minggu.

Syafiq berpendapat, apa yang disampaikan para pimpinan HTI di media massa sering bertolak belakang dengan realitas di lapangan. Contohnya soal bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila.

Di depan media massa pimpinan HTI menyatakan bahwa keberadaan HTI tak bertentangan dengan Pancasila. Namun di sisi lain nyatanya anggota HTI terus menyebarkan ideologi khilafah untuk menggantikan Pancasila.

"Perkataan (pimpinan HTI di media massa) tidak cocok dengan realitas," ujar Syafiq.

"Misalnya banyak anggota HTI dalam aksi-aksinya menggunakan kalimat yang sama dengan kelompok teroris. Thogut misalnya. Pemerintah dianggap thogut, musuh yang harus disingkirkan dan sebagainya," lanjut dia.

Baca: Di Media Massa dan di Lapangan HTI Dinilai Berbeda soal Pancasila

Bahkan dalam dokumen-dokumen resmi HTI yang beberapa diunggah ke situs resminya, lanjut Syafiq, seruan-seruan untuk mengganti Pancasila dengan khilafah sangat sering diunggah.

Namun pimpinan HTI masih saja terus mengelak bukan anti-Pancasila. Tidak hanya dalam hal yang bertentangan dengan Pancasila, di satu sisi pimpinan HTI dinilai sering menampik HTI tak pernah menyebarkan ujaran kebencian di tengah masyarakat. Namun, Syafiq yang juga aktif di media sosial menganggap hal yang sebaliknya.

Kompas TV Menurutnya pemerintah punya bukti yang kuat terkait kasus pembubran HTI.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com