Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HTI: Yang "Hate Speech" Itu Ulah Oknum

Kompas.com - 23/07/2017, 21:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto membantah keras persepsi publik bahwa ormasnya menyebarkan ujaran kebencian (hate speech) di masyarakat.

"Kalau disebut ada banyak hate speech, apakah itu resmi dikeluarkan HTI?" ujar Ismail dalam acara diskusi di Cikini Jakarta Pusat, Minggu (23/7/2017).

Jika memang ada ujaran kebencian yang keluar dari HTI, dia yakin itu adalah ulah oknum anggota HTI.

"Apa itu bukan oknum sebagaimana juga partai atau kelompok lain juga begitu?" lanjut Ismail.

Ismail berdalih, jika soal hate speech, dirinya pun sering menjadi korban. Di media sosial, Ismail mengaku seringkali menjadi sasaran perundungan oleh netizen.

"Anda boleh lihat Twitter saya dan WhatsApp saya, itu juga banyak sekali (ujaran kebencian) tapi saya tidak pernah tuh mengeluh. Karena saya sadar itulah dunia sosial media," ujar Ismail.

Pernyataan bahwa HTI sering menyebarkan hate speech diungkapkan Sekretaris Lembaga Ta'lif wan Nasyr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LTN PBNU) Syafiq Alielha dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Minggu.

Syafiq berpendapat, apa yang disampaikan para pimpinan HTI di media massa sering bertolak belakang dengan realitas di lapangan. Contohnya soal bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila.

Di depan media massa pimpinan HTI menyatakan bahwa keberadaan HTI tak bertentangan dengan Pancasila. Namun di sisi lain nyatanya anggota HTI terus menyebarkan ideologi khilafah untuk menggantikan Pancasila.

"Perkataan (pimpinan HTI di media massa) tidak cocok dengan realitas," ujar Syafiq.

"Misalnya banyak anggota HTI dalam aksi-aksinya menggunakan kalimat yang sama dengan kelompok teroris. Thogut misalnya. Pemerintah dianggap thogut, musuh yang harus disingkirkan dan sebagainya," lanjut dia.

Baca: Di Media Massa dan di Lapangan HTI Dinilai Berbeda soal Pancasila

Bahkan dalam dokumen-dokumen resmi HTI yang beberapa diunggah ke situs resminya, lanjut Syafiq, seruan-seruan untuk mengganti Pancasila dengan khilafah sangat sering diunggah.

Namun pimpinan HTI masih saja terus mengelak bukan anti-Pancasila. Tidak hanya dalam hal yang bertentangan dengan Pancasila, di satu sisi pimpinan HTI dinilai sering menampik HTI tak pernah menyebarkan ujaran kebencian di tengah masyarakat. Namun, Syafiq yang juga aktif di media sosial menganggap hal yang sebaliknya.

Kompas TV Menurutnya pemerintah punya bukti yang kuat terkait kasus pembubran HTI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com