Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yulianis Pertanyakan KPK yang Selalu Istimewakan Nazaruddin

Kompas.com - 24/07/2017, 19:24 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi persidangan kasus korupsi mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Yulianis, mengaku bahwa dia dan sejumlah mantan karyawan di perusahaan milik Muhammad Nazaruddin heran dengan perlakuan istimewa yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Nazarudin.

Hal itu disampaikan Yulianis saat memberikan keterangan pada rapat Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

"Kami eks karyawannya Nazaruddin jadi curiga kok KPK istimewa banget memperlakukan Nazaruddin," kata Yulianis.

Salah satunya, karena berdasarkan informasi yang didapatkan Yulianis, Nazaruddin selalu mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi kasus yang terkait dengannya. Baik BAP di KPK, kepolisian, maupun Kejaksaan Agung.

Menurut Yulianis, hal itu dipergunakan Nazaruddin untuk memantau kesaksian karyawannya di pengadilan. Ia memanggil para karyawannya ke penjara untuk mengatur kesaksian mereka.

Jika ada kata-kata yang tak sesuai dengan arahan Nazaruddin, maka ia akan memberikan hukuman. Contohnya terjadi pada salah satu eks karyawan Nazaruddin yang juga ditetapkan menjadi tersangka kasus pengadaan alat kesehatan di RS Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata, Universitas Udayana tahun anggaran 2009, Marisi Martondang.

"Pak Marisi hari ini dipanggil. Kalau ada kata-kata yang tidak sesuai dengan kata Pak Nazaruddin dipukul pakai BAP lalu disuruh ganti (kesaksian), diganti kata-katanya," kata Yulianis.

Hal lainnya, menurut Yulianis, adalah bagaimana Nazaruddin masih bisa dengan bebas menjalankan bisnisnya dari balik jeruji. Ia memanggil rekan-rekannya ke dalam untuk melaksanakan rapat proyek-proyeknya ke depan.

Jika tak dilakukan di dalam rutan, maka rapat bisa dilaksanakan di luar dengan beralasan ke rumah sakit.

"Waktu di Cipinang dia ada ruangan khusus untuk ngumpulin teman-teman, waktu di Mako Brimob ada ruangan di sebelah sel untuk meeting. Waktu di KPK memang agak ketat, tapi dia bisa keluar pura-pura ke rumah sakit," tutur Yulianis.

"(Di rutan KPK) Ketat, ya. Tapi Pak Nazar masih bisa telepon teman-teman saya dari dalam," kata dia.

Yulianis mempertanyakan sisi pencegahan KPK yang seolah-olah tak terlihat mengantisipasi hal tersebut. Di samping soal pencegahan, Yulianis juga mempertanyakan supervisi KPK terhadap kasus-kasus Nazarudin.

Yulianis menuturkan, mantan Komisioner KPK Busyro Muqqodas saat itu pernah menjanjikan untuk mensupervisi semua proyek Nazarudin, yakni sebanyak 162 proyek.

Dari angka tersebut, 5 di antaranya diproses di KPK, 15 di kepolisian dan 9 di kejaksaan. Namun, hal itu seolah tak ditindaklanjuti.

Hubungan Nazaruddin dengan internal KPK, menurut Yulianis, sebenarnya sudah banyak diketahui. Termasuk keterlibatan pimpinan dan deputi KPK.

"Hubungan Nazaruddin dengan KPK sebenarnya sudah banyak orang yang tahu. Di awal kasus saya dikasih tahu Nazaruddin kalau dia punya banyak teman di dalam," kata Yulianis.

"Awalnya Ade Rahardja, Chandra (Hamzah), Johan Budi, menurut dia punya hubungan istimewa," tuturnya.

Pansus pun penasaran dengan istilah yang digunakan Yulianis, yakni "hubungan istimewa". Menurut Yulianis, nama-nama tersebut bisa menjaga Nazaruddin tetap aman dalam kasus di KPK.

"Itu yang Nazaruddin bicara," kata dia.

Nazaruddin, menurut Yulianis, juga sering memberikan kesaksian palsu. Hal itu dapat dibuktikannya di pengadilan. KPK, kata dia, sebetulnya sudah nengetahui itu namun tak mempermasalahkannya.

"KPK tidak peduli kesaksian palsu selama KPK diuntungkan. Tapi KPK akan peduli dengan kesaksian yang dianggap KPK palsu bila dirugikan oleh kesaksian tersebut," ujar Yulianis.

(Baca juga: Pansus Dinilai Tak Punya Fokus dan Tujuan, Bagaimana Akhir Angket KPK?)

Meski begitu, Yulianis menegaskan informasi-informasi yang disampaikannya kepada pansus bukan tujuan untuk melemahkan komisi antirasuah melainkan ia melihat KPK seolah mengistimewakan Nazaruddin.

"Tujuan saya bicara di sini bukan untuk melemahkan, menjatuhkan KPK tapi supaya KPK berhenti mengistimewakan Nazaruddin," kata Yulianis.

"Dan tolong perhatikan teman-teman saya karena ulah Nazaruddin. Jangan orang-orang kecil seperti kami dijadikan tumbal," ucap dia.

(Baca: Yulianis: Saya Bicara di Pansus agar KPK Berhenti Mengistimewakan Nazaruddin)

Kompas.com berupaya untuk meminta konfirmasi terkait nama-nama yang disebut Yulianis.

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif mengatakan, KPK tengah mempelajari keterangan Yulianis. Namun, menurut Syarif, KPK akan melakukan konfirmasi kepada pihak yang disebut oleh Yulianis.

"Yang pasti KPK akan minta klarifikasi termasuk pada mantan komisioner. Tentunya kami akan menyelidiki dengan seksama. Ini penting sekali karena ini berhubungan dengan marwah dan nama baik KPK," ujar Syarif.

Sementara soal banyak kasus Nazaruddin yang belum diperiksa KPK, Syarif mengakui hal tersebut.

"Memang sampai saat ini diakui belum 100 persen kasus yang melibatkan Nazaruddin itu diperiksa," ujar Syarif.

(Baca: KPK Pelajari Pernyataan Yulianis soal Pengistimewaan Nazaruddin)

Namun, dia menyatakan proses pengusutannya terus berlanjut. Misalnya, kasus pidana korporasi yang melibatkan PT Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineering. Menurut Syarif, kasus itu masih ada kaitan dengan kasus Nazaruddin.

"Sebenarnya tindak pidana korporasi yang sekarang sedang kita naikan itu pun ada hubungannya satu dengan yang lain dengan lingkaran kasus itu," ujar Syarif.

Kompas TV Pansus Angket KPK Undang Mahfud MD
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Lahan, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Lahan, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Nasional
Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Nasional
PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Diizinkan Masuk Arab Saudi Lebih Cepat

Jemaah Umrah Indonesia Diizinkan Masuk Arab Saudi Lebih Cepat

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com