KPK Pelajari Pernyataan Yulianis soal Pengistimewaan Nazaruddin

Kompas.com - 24/07/2017, 21:07 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif mengatakan, KPK tengah mempelajari keterangan eks karyawan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Yulianis.

Yulianis memberikan keterangan pada rapat Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017). Salah satu keterangan Yulianis adalah KPK dinilai mengistimewakan Nazaruddin.

"Jadi kalau pernyataan Yulianis itu, karena kebetulan saya belum dengar juga, akan kami pelajari dengan seksama," kata Syarif, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Syarif menyatakan, jika pernyataan Yulianis membawa-bawa nama komisioner KPK sebelumnya, hal tersebut dianggap tuduhan yang sangat serius bagi KPK. Sehingga, KPK tidak akan tinggal diam untuk memberikan klarifikasi nantinya.

"KPK tidak akan tutup mata untuk beri klarifikasi setelah memeriksa secara seksama. Itu adalah kewajiban KPK," ujar Syarif.

(Baca: Yulianis Pertanyakan KPK yang Selalu Istimewakan Nazaruddin)

Sementara soal banyak kasus Nazaruddin yang belum diperiksa KPK, Syarif mengakui hal tersebut.

"Memang sampai saat ini diakui belum 100 persen kasus yang melibatkan Nazaruddin itu diperiksa," ujar Syarif.

Namun, dia menyatakan proses pengusutannya terus berlanjut. Misalnya, kasus pidana korporasi yang melibatkan PT Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineering. Menurut Syarif, kasus itu masih ada kaitan dengan kasus Nazaruddin.

"Sebenarnya tindak pidana korporasi yang sekarang sedang kita naikan itu pun ada hubungannya satu dengan yang lain dengan lingkaran kasus itu," ujar Syarif.

Terkait tudingan Yulianis bahwa mantan pimpinan KPK Adnan Pandu Praja menerima uang Rp 1 miliar dari Nazaruddin, Syarif mengatakan hal ini termasuk yang akan diklarifikasi KPK.

"Yang pasti KPK akan minta klarifikasi termasuk pada mantan komisioner. Tentunya kami akan menyelidiki dengan seksama. Ini penting sekali karena ini berhubungan dengan marwah dan nama baik KPK," ujar Syarif.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jauhkan Diri Dari Money Politics, Mahasiswa DIharapkan Lakukan Ini di Pilkada 2020

Jauhkan Diri Dari Money Politics, Mahasiswa DIharapkan Lakukan Ini di Pilkada 2020

Nasional
RS Ummi dan MER-C Diminta Penuhi Panggilan Polisi, Mahfud: Harus Datang, Harus Koperatif

RS Ummi dan MER-C Diminta Penuhi Panggilan Polisi, Mahfud: Harus Datang, Harus Koperatif

Nasional
Ketua Satgas Covid-19: Kami Minta Rizieq Shihab untuk Kooperatif dan Beri Teladan

Ketua Satgas Covid-19: Kami Minta Rizieq Shihab untuk Kooperatif dan Beri Teladan

Nasional
Soal Kerumunan, Mahfud Minta Rizieq Shihab Kooperatif Penuhi Panggilan Polisi

Soal Kerumunan, Mahfud Minta Rizieq Shihab Kooperatif Penuhi Panggilan Polisi

Nasional
Tanggapi Luhut yang Minta Edhy Prabowo Tak Diperiksa Berlebihan, Firli: Ibarat Obat, Pas Takarannya

Tanggapi Luhut yang Minta Edhy Prabowo Tak Diperiksa Berlebihan, Firli: Ibarat Obat, Pas Takarannya

Nasional
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Positif Covid-19

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Positif Covid-19

Nasional
PKS Luncurkan Lambang Baru, Kini Berwarna Oranye dan Berbentuk Bulat

PKS Luncurkan Lambang Baru, Kini Berwarna Oranye dan Berbentuk Bulat

Nasional
Pemerintah Bakal Tindak Tegas Masyarakat yang Tak Kooperatif Buka Hasil Swab Test

Pemerintah Bakal Tindak Tegas Masyarakat yang Tak Kooperatif Buka Hasil Swab Test

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Kedisiplinan Warga, dan Rencana Libur Akhir Tahun

Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Kedisiplinan Warga, dan Rencana Libur Akhir Tahun

Nasional
Jusuf Kalla Kecam Aksi Teror di Sigi, Minta Polisi Tumpas Tuntas Terorisme

Jusuf Kalla Kecam Aksi Teror di Sigi, Minta Polisi Tumpas Tuntas Terorisme

Nasional
Janji Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Sigi

Janji Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Sigi

Nasional
Jika Terpilih Jadi Presiden, Giring Janji Berikan 1 Gadget pada Setiap Siswa di Indonesia

Jika Terpilih Jadi Presiden, Giring Janji Berikan 1 Gadget pada Setiap Siswa di Indonesia

Nasional
Mahfud MD: Rizieq Shihab Kontak Erat Pasien Covid-19, Kami Sesalkan Penolakannya

Mahfud MD: Rizieq Shihab Kontak Erat Pasien Covid-19, Kami Sesalkan Penolakannya

Nasional
Terkait 'Swab Test' Rizieq Shihab, Polri Akan Periksa 4 Direktur RS Ummi Bogor

Terkait "Swab Test" Rizieq Shihab, Polri Akan Periksa 4 Direktur RS Ummi Bogor

Nasional
Paslon Cellica-Aep Siapkan Program Keagamaan untuk Kabupaten Karawang

Paslon Cellica-Aep Siapkan Program Keagamaan untuk Kabupaten Karawang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X