Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Substansi RUU Pemilu Sudah Dibahas Pansus, Golkar Mau Cepat Ada Hasil

Kompas.com - 20/07/2017, 15:21 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar tidak ingin proses pengambilan keputusan isu-isu krusial dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu berlangsung terlalu lama.

Menurut anggota Panitia Khusus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Golkar, Rambe Kamarul Zaman, sudah sembilan bulan Pansus RUU Pemilu bekerja mendiskusikan substansinya. Dalam pembahasan tersebut, seluruh fraksi juga ikut terlibat.

"Tentang beberapa hal khususnya lima isu krusial yang dibuat dalam sistem paket dan opsinya kita batasi lima paket. Oleh karenanya kita tidak usah perpanjang lagi," kata Rambe saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Golkar dalam Sidang Paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu, di Jakarta, Kamis (20/7/2017).

"Kita sudah dari pagi ke pagi. Fraksi kami berpendapat, kita selesaikan soal yang belum selesai pada sidang paripurna ini.Terserah, tetapi jangan lama-lama. Substansinya sudah dibahas dalam pansus sembilan bulan," ujar dia.

Menurut Rambe, Fraksi Partai Golkar tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai mekanisme pengambilan keputusan dalam forum ini.

Namun, karena sudah ada lima paket opsi yang bisa dipilih, seharusnya pengambilan keputusan lebih cepat.

"Buat apa berpanjang-panjang," kata dia.

Hingga saat ini, setidaknya ada dua opsi terkait presidential threshold yang mewarnai perdebatan pada rapat paripurna. Dua opsi itu yakni usulan pemerintah sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional dan opsi dihapusnya presidential threshold alias 0 persen.

(Baca: Debat "Presidential Threshold" Mengerucut Dua Opsi, Akan Ada Kompromi?)

Selain itu, ada juga opsi yang berusaha mencari jalan tengah dari perdebatan 20-25 persen dan 0 persen. Opsi itu ditawarkan Fraksi PAN yang mengusulkan presidential threshold 10 persen.

"Jika tidak 0 persen atau 20 persen, mungkin bisa di angka 10 persen," ujar Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto saat menyampaikan pandangan Fraksi PAN.

"Mari kita lakukan musyawarah mufakat membahas ini. Siapa tahu ada ide-ide brilian yang muncul menyelesaikan hal ini," kata dia.

Kompas TV Ini Survei Harian Kompas Soal Sistem Pemilu Ideal

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com