Kompas.com - 07/07/2017, 19:43 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup disibukkan dengan agenda audiensi, Jumat (7/7/2017).

Pertama, audiensi bersama rektor, pembantu rektor dan akademisi dari Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Kedua, audiensi bersama Ikatan Alumni Universitas Indonesia Badan Hukum (Iluni UI Badan Hukum).

Keduanya menyatakan dukungan terhadap Pansus Angket KPK. Namun, apa maksud dukungan tersebut?

Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar menyatakan, pihaknya mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum berdasarkan asas-asas kepastian hukum.

Oleh karena itu, Universias Ibnu Chaldun menyatakan dukungan terhadap pansus untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap KPK sebagai institusi negara yang menerima APBN.

"Memberi dukungan penuh kepada pansus angket KPK untuk melakukan salah satu fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh KPK RI karena KPK adalah institusi negara yang menerima dana APBN dan harus diawasi," tutur Musni seusai audiensi dengan pansus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Staf Khusus ILUNI UI Badan Hukum, Ramli Kamidin, menilai ada fungsi yang belum berjalan dengan baik di KPK. Jika fungsi tersebut berjalan dengan efektif, kata dia, maka seharusnya sudah tak ada lagi korupsi.

"Kalau konsisten KPK 15 tahun, harusnya tidak ada korupsi. Saya punya keyakinan itu, 15 tahun bukan waktu pendek yang kita berikan kepada lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa, superbodi," kata Ramli di kesempatan berbeda.

Ia memastikan, dukungan tersebut bukanlah untuk mendukung pembubaran KPK melainkan untuk mendukung perbaikan komisi antirasuah.

"Enggak ada keinginan KPK bubar, tapi diberesin," tuturnya.

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa berharap Pansus terap fokus bekerja sesuai dengan niat awal pembentukannya.

Ia menegaskan, Pansus bertujuan melakukan penyelidikan terhadap KPK agar KPK bekerja sesuai dengan koridor undang-undang.

"Kami berangkat dari hulu. Hulunya dia sebagai lembaga negara yang juga menggunakan keuangan negara," tutur politisi Partai Golkar itu.

"Sampai sejauh mana korelasinya antara APBN yang dikucurkan seperti 2016 mencapai Rp 800 miliar lebih itu, ada korelasinya dengan tupoksinya (tugas, pokok, dan fungsi) dalam menjalankan kewenangannya," kata Agun.

(Baca juga: "Semangat Pansus Hak Angket KPK Membela Teman Sejawat")

Di samping audiensi dengan Universitas Ibnu Chaldun dan ILUNI UI Badan Hukum, Pansus kemudian juga menerima perwakilan BEM UI dan KM ITB.

Kedua unsur tersebut merupakan perwakilan dari pengunjuk rasa yang melakukan aksi di halaman depan gedung DPR, Jumat siang hingga sore. Namun, para pengunjuk rasa merupakan massa yang menyuarakan penolakan hak angket KPK.

Mereka menilai pansus angket KPK justru malah menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Salah satu yang tergabung dalam aksi tersebut adalah ILUNI UI. Ketua Umum ILUNI UI Arier Budhy Hardono menyatakan aksi tersebut menunjukkan keprihatinan terhadap pelemahan KPK melalui hak angket.

"Kami menolak dengan tegas intervensi pada proses hukum di KPK baik dari Pemerintah maupun DPR atau pun parpol. Dan menolak semua upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang tak terbatas pada hak angket dan revisi undang-undang KPK," kata Arief dalam orasinya.

(Baca: Iluni UI Gelar Aksi Tolak Hak Angket di Depan Gedung DPR)

Kompas TV Langkah pansus KPK mengunjungi Lapas Sukamiskin pun dinilai semakin mencampuri urusan KPK.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Disebut Langgar Aturan karena Intervensi Pemilihan Ketua Baru Komnas HAM

DPR Disebut Langgar Aturan karena Intervensi Pemilihan Ketua Baru Komnas HAM

Nasional
Partai NasDem Curi Start Deklarasi Anies Bakal Capres, Untung atau Buntung?

Partai NasDem Curi Start Deklarasi Anies Bakal Capres, Untung atau Buntung?

Nasional
Yenny Wahid Terkejut Dipasangkan dengan Ganjar oleh PSI untuk Pilpres 2024

Yenny Wahid Terkejut Dipasangkan dengan Ganjar oleh PSI untuk Pilpres 2024

Nasional
Wanti-wanti Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Pengusutan Transparan hingga Rampung Secepatnya

Wanti-wanti Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Pengusutan Transparan hingga Rampung Secepatnya

Nasional
Nasdem Deklarasikan Anies Capres, Golkar Pilih Tetap Konsentrasi dengan KIB

Nasdem Deklarasikan Anies Capres, Golkar Pilih Tetap Konsentrasi dengan KIB

Nasional
Sebut Hanya Ikut Takdir Jadi Capres, Anies: Saya Tidak Punya Uang, Tak Punya Mesin Kampanye

Sebut Hanya Ikut Takdir Jadi Capres, Anies: Saya Tidak Punya Uang, Tak Punya Mesin Kampanye

Nasional
Puan Singgung Persoalan Global yang Belum Selesai di P20: Perubahan Iklim hingga Pemberdayaan Perempuan

Puan Singgung Persoalan Global yang Belum Selesai di P20: Perubahan Iklim hingga Pemberdayaan Perempuan

Nasional
Komnas HAM: Korban Kanjuruhan Meninggal karena Kurang Oksigen dan Gas Air Mata

Komnas HAM: Korban Kanjuruhan Meninggal karena Kurang Oksigen dan Gas Air Mata

Nasional
Prabowo: Kita Selalu Ingin Tingkatkan Kesejahteraan Prajurit, tapi Harus Disesuaikan Kondisi Ekonomi

Prabowo: Kita Selalu Ingin Tingkatkan Kesejahteraan Prajurit, tapi Harus Disesuaikan Kondisi Ekonomi

Nasional
Airlangga Pastikan Bakal Terima Safari Politik Puan Sabtu Ini

Airlangga Pastikan Bakal Terima Safari Politik Puan Sabtu Ini

Nasional
Fadli Zon Dorong Kapolda Jatim Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan yang Tewaskan Ratusan Orang

Fadli Zon Dorong Kapolda Jatim Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan yang Tewaskan Ratusan Orang

Nasional
Nasdem Usung Anies, PKS Sebut Rencana Koalisi dengan Nasdem dan Demokrat Jadi 82 Persen

Nasdem Usung Anies, PKS Sebut Rencana Koalisi dengan Nasdem dan Demokrat Jadi 82 Persen

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Aremania Turun ke Lapangan untuk Semangati Pemain

Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Aremania Turun ke Lapangan untuk Semangati Pemain

Nasional
Sederet Pernyataan Terbaru Ferdy Sambo: Minta Maaf ke Keluarga Brigadir J hingga Sebut Istrinya Korban

Sederet Pernyataan Terbaru Ferdy Sambo: Minta Maaf ke Keluarga Brigadir J hingga Sebut Istrinya Korban

Nasional
Jokowi Resmikan Revitalisasi Fasilitas Bandara Halim Perdanakusuma

Jokowi Resmikan Revitalisasi Fasilitas Bandara Halim Perdanakusuma

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.