Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Semangat Pansus Hak Angket KPK Membela Teman Sejawat"

Kompas.com - 07/07/2017, 16:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menganggap Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi kehilangan tujuan awal untuk mengevaluasi kinerja KPK.

Menurut dia, apa yang dilakukan Pansus selama ini justru memperlihatkan adanya upaya masif untuk melawan KPK.

Apalagi, dengan melibatkan terpidana kasus korupsi yang mereka temui di Lapas Sukamiskin, Bandung.

"Semangat Pansus Angket DPR lebih nyata sebagai langkah politik membela teman sejawat, melakukan perlawanan terhadap upaya hukum yang dilakukan KPK terkait kasus e-KTP," ujar Dahnil melalui keterangan tertulis, Jumat (7/7/2017).

Diduga, kasus tersebut menyeret banyak anggota DPR RI karena menerima uang "bancakan" dari megaproyek tersebut.

Baca: Demokrat: Pansus Angket KPK Bangun Kesan Koruptor Orang Teraniaya

Menurut Dahni, manuver Pansus justru terlihat sebagai upaya menutup-nutupi terungkapnya kasus itu.

"Apa yang dilakukan DPR melalui hak angket itu terang adalah upaya intervensi proses hukum yang sedang berlangsung, bukan upaya evaluasi perbaikan KPK," kata Dahnil.

Ia meminta anggota DPR yang tidak sepakat dengan usulan hak angket agar bersuara keras melawan Pansus.

Dahnil mengatakan, jika tujuan pansus murni mengevaluasi dan memperbaiki KPK, hak angket bukan solusinya.

"Tapi proses di DPR melalui Komisi III, mereka bebas menguliti KPK," kata Dahnil.

Baca: Wawancarai Koruptor, Pansus Dinilai Bermufakat Jahat terhadap KPK

"Bagi Saya terang ini berlebihan dan penuh dengan agenda melawan gerakan antikorupsi di Indonesia," lanjut dia.

Dahnil menyadari, KPK memiliki sejumlah kekurangan di balik kelebihannya.

Namun, koreksi terhadap lembaga anti-rasuah tersebut harus bertujuan memperkuat sistem dan kinerjanya.

"Memperbaiki kelemahan-kelemahan lembaga tersebut, bukan justru melemahkan," kata Dahnil.

Kompas TV Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengusulkan pansus hak angket KPK mengundang Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com