Kompas.com - 16/06/2017, 16:39 WIB
Sejumlah aktivis lintas organisasi yang tergabung dalam Aliansi Anak Muda Antikorupsi di halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSejumlah aktivis lintas organisasi yang tergabung dalam Aliansi Anak Muda Antikorupsi di halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Anak Muda Antikorupsi melaksanakan aksi tolak hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Beberapa organisasi yang tergabung antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Madrasah Antikorupsi Muhammadiyah, BEM STIH Jentera, BEM Universitas Indonesia, PSI, dan lainnya.

Hak angket KPK dinilai memperlemah ruang gerak KPK dalam menangani kasus korupsi, salah satunya kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Aksi di depan gedung DPR bukan yang pertama kali, melainkan pernah digelar di sejumlah titik lainnya.

(Baca: Soal Hak Angket, Pimpinan KPK Sepakat dengan Kajian Pakar)

"Kami sudah berkali-kali aksi, petisi digalang oleh teman-teman terkait hak angket. Membuktikan sebuah perlawanan bahwa angket sebagai bagian yang terindikasi kuat memperlemah KPK dalam kerja pemberantasan korupsi," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz di sela aksi.

Penggunaan hak angket juga dinilai salah sasaran karena ditujukan kepada KPK sebagai lembaga hukum.

Adapun dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) disebutkan bahwa hak angket ditujukan pada kebijakan Pemerintah yang berdampak luas.

Donal menjelaskan, ada empat unsur yang harus dipenuhi dalam pembentukan hak angket, yakni penyelidikan oleh DPR, pelaksanaan undang-undang, dan atau kebijakan Pemerintah, berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta diduga bertentangan dengan undang-undang.

(Baca: KPK Bahas Permintaan Pansus Angket Hadirkan Miryam di DPR)

"Unsur ini harus terpenuhi dalam hak angket. Problemnya, sampai hari ini tidak pernah ada satu pun anggota DPR maupun pansus yang bisa menjelaskan undang-undang apa yang dilanggar KPK," tutur Donal.

Adapun aksi tolak hak angket tersebut dilaksanakan di halaman depan Kompleks Parlemen sebagai pesan bahwa penolakan hak angket mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Sedikitnya, 40 ribu orang juga menandatangani petisi penolakan hak angket.

"Anggota DPR tidak punya legitimasi menganggap ini adalah bagian dari kerja mereka mewakili konstituen mereka karena mayoritas konstituen justru menolak hak angket," kata dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri 'Warning' Soal Vaksin AstraZeneca

Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri "Warning" Soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Nasional
Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nasional
Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Nasional
HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

Nasional
KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

Nasional
 Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Nasional
HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

Nasional
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

Nasional
Panglima TNI Minta Kopassus Kembangkan Inovasi di HUT ke-69

Panglima TNI Minta Kopassus Kembangkan Inovasi di HUT ke-69

Nasional
Zulkifli Hasan: Rakyat Masih Terbelah meski Elite Cepat Bersatu

Zulkifli Hasan: Rakyat Masih Terbelah meski Elite Cepat Bersatu

Nasional
PAN Nilai Wacana Koalisi Partai Islam Perkuat Politik Aliran, Harus Dihindari

PAN Nilai Wacana Koalisi Partai Islam Perkuat Politik Aliran, Harus Dihindari

Nasional
 KPU Akan Koordinasi dengan KPU NTT Bahas Persiapan PSU di Sabu Raijua

KPU Akan Koordinasi dengan KPU NTT Bahas Persiapan PSU di Sabu Raijua

Nasional
Menteri PPPA Apresiasi Sekolah Perempuan di Lombok Utara yang Dikelola Penyintas Bencana

Menteri PPPA Apresiasi Sekolah Perempuan di Lombok Utara yang Dikelola Penyintas Bencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X