Kohesi Sosial Seusai Pilkada

Kompas.com - 14/06/2017, 15:41 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada
EditorBayu Galih

oleh: Ahmad Fuad Fanani

Kondisi sosial politik dan suasana batin masyarakat Indonesia seusai Pilkada DKI Jakarta 2017 makin mengkhawatirkan. Hubungan antarindividu dan masyarakat tampak terpolarisasi dalam dua kubu.

Berakhirnya pilkada tak jadi akhir dari hubungan yang tidak harmoni antarkelompok dan warga, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Justru kondisi semakin memanas. Jika tidak segera berhenti dan eskalasinya tidak menurun, hal ini mungkin akan terbawa pada pilkada di beberapa tempat pada 2018 dan Pilpres 2019.

Berbagai perbincangan dan debat di media sosial menunjukkan dengan jelas bagaimana kedua kubu pada Pilkada DKI Jakarta terus saling meledek, mem-bully, dan mengklaim kebenaran masing-masing. Polarisasi akibat pertarungan politik itu sangat terasa.

Bahkan, pertarungan itu membawa identitas agama dengan menyalahkan pihak lain yang tak mendukungnya. Agama digunakan untuk melegitimasi kepentingan politik dan menyalahkan pihak lain yang berbeda keyakinan dan pilihan politik. Pihak yang berusaha melerai dan bersikap netral pun kemudian dipertanyakan komitmen keagamaannya.

(Baca juga: Rekonsiliasi Pasca-Pilkada DKI Harus Disertai Aksi Melawan Isu SARA)

Kepentingan sesaat

Dalam situasi dan kondisi demikian, niscaya yang akan jadi korban hanyalah orang-orang kecil yang sebetulnya ingin hidup harmonis dalam keseharian mereka. Sementara yang dapat keuntungan hanya aktor-aktor politik dan para pendukungnya. Rakyat kecil sering menjadi korban propaganda para elite.

Dalam pilkada kemarin, isu agama dan etnis tertentu yang digunakan terbukti manjur dan mengena. Faktanya, pendukung calon tertentu tidaklah benar-benar agamis, seperti yang diklaim, tetapi sarat kepentingan pragmatis. Politik jangka pendek mengalahkan cita-cita kebangsaan dan kerukunan sosial yang berjangka panjang. Sementara di sisi lain, rakyat di akar rumput banyak yang terhasut propaganda telanjur percaya dan menyerahkan harapannya pada elite- elite itu.

Pada situasi yang demikian mengkhawatirkan ini, perlu terus disuarakan tentang pentingnya menjaga solidaritas kebangsaan dan harmoni sosial. Meskipun semua orang-seperti dikatakan Mancur Olson (The Logic of Collective Action, 1965)-punya kepentingan masing-masing dan mencoba untuk memaksimalkan kepentingannya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita tetap harus optimistis. Kita menyadari adanya penumpang bebas dalam setiap momen dalam hidup, entah terkait politik atau tidak, di mana beberapa orang menggunakan pertimbangan ekonomis dan politis dalam berhubungan dengan yang lain. Namun, masih banyak penumpang baik yang punya kesadaran tinggi yang perlu terus bersuara untuk mengalahkan kepentingan pragmatis tersebut.

Kepentingan politik dan ekonomi memang biasanya bisa mengalahkan segalanya. Terlebih lagi Anthony Downs (An Economic Theory of Democracy, 1957) jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa semua partai politik, pemilih, dan partai pemerintah banyak yang lebih menggunakan pertimbangan rasional. Partai politik dan kandidat butuh dukungan massa agar mereka bisa menang. Pemilih juga mengharapkan kandidat yang memuaskan mereka. Sementara petahana atau partai pemerintah pun mungkin juga menginginkan agar jagoannya terpilih kembali.

Dalam situasi yang demikian itulah tampaknya pilkada DKI kemarin itu berlangsung secara sengit. Alhasil, yang terjadi-atas dasar pertimbangan rasional, politis, dan ekonomis-segala macam isu digunakan dan diramaikan, meski isu-isu itu sangat berbahaya bagi keutuhan dan keharmonisan bangsa ini.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

Nasional
Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Nasional
Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Nasional
Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Nasional
Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Nasional
Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Nasional
Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Nasional
Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Nasional
Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Nasional
3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

Nasional
Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Nasional
Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X