Kohesi Sosial Seusai Pilkada

oleh: Ahmad Fuad Fanani

Kondisi sosial politik dan suasana batin masyarakat Indonesia seusai Pilkada DKI Jakarta 2017 makin mengkhawatirkan. Hubungan antarindividu dan masyarakat tampak terpolarisasi dalam dua kubu.

Berakhirnya pilkada tak jadi akhir dari hubungan yang tidak harmoni antarkelompok dan warga, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Justru kondisi semakin memanas. Jika tidak segera berhenti dan eskalasinya tidak menurun, hal ini mungkin akan terbawa pada pilkada di beberapa tempat pada 2018 dan Pilpres 2019.

Berbagai perbincangan dan debat di media sosial menunjukkan dengan jelas bagaimana kedua kubu pada Pilkada DKI Jakarta terus saling meledek, mem-bully, dan mengklaim kebenaran masing-masing. Polarisasi akibat pertarungan politik itu sangat terasa.

Bahkan, pertarungan itu membawa identitas agama dengan menyalahkan pihak lain yang tak mendukungnya. Agama digunakan untuk melegitimasi kepentingan politik dan menyalahkan pihak lain yang berbeda keyakinan dan pilihan politik. Pihak yang berusaha melerai dan bersikap netral pun kemudian dipertanyakan komitmen keagamaannya.

(Baca juga: Rekonsiliasi Pasca-Pilkada DKI Harus Disertai Aksi Melawan Isu SARA)

Kepentingan sesaat

Dalam situasi dan kondisi demikian, niscaya yang akan jadi korban hanyalah orang-orang kecil yang sebetulnya ingin hidup harmonis dalam keseharian mereka. Sementara yang dapat keuntungan hanya aktor-aktor politik dan para pendukungnya. Rakyat kecil sering menjadi korban propaganda para elite.

Dalam pilkada kemarin, isu agama dan etnis tertentu yang digunakan terbukti manjur dan mengena. Faktanya, pendukung calon tertentu tidaklah benar-benar agamis, seperti yang diklaim, tetapi sarat kepentingan pragmatis. Politik jangka pendek mengalahkan cita-cita kebangsaan dan kerukunan sosial yang berjangka panjang. Sementara di sisi lain, rakyat di akar rumput banyak yang terhasut propaganda telanjur percaya dan menyerahkan harapannya pada elite- elite itu.

Pada situasi yang demikian mengkhawatirkan ini, perlu terus disuarakan tentang pentingnya menjaga solidaritas kebangsaan dan harmoni sosial. Meskipun semua orang-seperti dikatakan Mancur Olson (The Logic of Collective Action, 1965)-punya kepentingan masing-masing dan mencoba untuk memaksimalkan kepentingannya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita tetap harus optimistis. Kita menyadari adanya penumpang bebas dalam setiap momen dalam hidup, entah terkait politik atau tidak, di mana beberapa orang menggunakan pertimbangan ekonomis dan politis dalam berhubungan dengan yang lain. Namun, masih banyak penumpang baik yang punya kesadaran tinggi yang perlu terus bersuara untuk mengalahkan kepentingan pragmatis tersebut.

Kepentingan politik dan ekonomi memang biasanya bisa mengalahkan segalanya. Terlebih lagi Anthony Downs (An Economic Theory of Democracy, 1957) jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa semua partai politik, pemilih, dan partai pemerintah banyak yang lebih menggunakan pertimbangan rasional. Partai politik dan kandidat butuh dukungan massa agar mereka bisa menang. Pemilih juga mengharapkan kandidat yang memuaskan mereka. Sementara petahana atau partai pemerintah pun mungkin juga menginginkan agar jagoannya terpilih kembali.

Dalam situasi yang demikian itulah tampaknya pilkada DKI kemarin itu berlangsung secara sengit. Alhasil, yang terjadi-atas dasar pertimbangan rasional, politis, dan ekonomis-segala macam isu digunakan dan diramaikan, meski isu-isu itu sangat berbahaya bagi keutuhan dan keharmonisan bangsa ini.

Yang kita butuhkan adalah bagaimana agar kondisi sekarang ini tak makin mengkhawatirkan. Sebelum pilkada kemarin banyak yang berpendapat kondisi ini hanya sesaat karena terkait dengan politik dan akan hilang dengan sendirinya seusai pilkada. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Kondisi sosial semakin terbelah, saling menyalahkan terus terjadi, fitnah banyak bertebaran, dan adu kuat antarpendukung menjadi pemandangan sehari-hari.

Ini sebetulnya luka lama yang terkuak kembali. Situasi dan persaingan yang panas antarpendukung pada Pilpres 2014 mengemuka kembali dan saat ini terjadi lebih parah. Kondisi ini mungkin akan terus berlangsung sampai Pilpres 2019 jika pihak-pihak yang terkait tidak mau meluruhkan egonya dan menahan dirinya untuk kepentingan Indonesia masa depan.

Indonesia sesungguhnya punya modal sosial yang bisa diaktualkan untuk mengatasi kondisi yang terjadi. Bangsa ini pada dasarnya bukankah bangsa yang cepat emosi, gampang menyalahkan pihak lain, mudah berdendam kesumat, dan tidak mau bertetangga dengan mereka yang berbeda keyakinan atau pilihan politik.

Bangsa Indonesia sejatinya bukan seperti bangsa-bangsa di Timur Tengah yang tidak sabar berdemokrasi dan gampang tersulut emosi. Bangsa ini dibangun atas dasar kerja sama dan saling percaya antarwarganya yang terdiri atas berbagai suku dan agama. Meskipun Islam dipeluk mayoritas bangsa ini, umat Islam mengakui keberadaan kelompok lain dan ingin maju bersama. Sejarah para tokoh bangsa ini mengajarkan bagaimana kepentingan sesaat dan sektoral ditundukkan demi kemerdekaan dan kemajuan bersama-sama.

Institusi demokrasi

Robert Putnam (Making Democracy Work, 1993) menyatakan, modal sosial yang berupa norma-norma sosial, kepercayaan, dan jaringan sangat berkontribusi untuk memperbaiki institusi demokrasi. Modal sosial yang ada dalam masyarakat akan menguntungkan dan mendorong mereka untuk lebih mudah bekerja sama dan membangun pertemanan. Jika modal sosial ini kuat, institusi-institusi sosial dan politik akan berfungsi dengan baik dan proses demokrasi akan berjalan dengan tepat juga.

Oleh karena itu, Indonesia yang punya modal sosial berupa nilai toleransi, gotong royong, kebinekaan, saling percaya, mudah bekerja sama, dan lain-lain, jangan sampai dikalahkan oleh kepentingan ekonomi dan politik jangka pendek. Tradisi dialog, kerja sama, dan gotong royong harus diaktualkan dan disosialisasikan segiat mungkin dalam kondisi yang tidak sehat, seperti akhir-akhir ini.

Agar kondisi kebangsaan kita tidak semakin mengkhawatirkan, modal sosial yang ada pada bangsa ini perlu dikaitkan dengan penguatan institusi-institusi demokrasi kita. Salah satu kelemahan negara-negara berkembang-sebagaimana dicatat oleh Acemoglu, Robinson, dan Johnson (2001)-adalah karena keberadaan institusi-institusi yang tidak bagus dan tidak maksimal bekerja. Kemunduran dan ketidakmajuan negara-negara di Afrika dan Asia bukan karena faktor geografi dan budaya, tetapi lebih disebabkan faktor institusi yang tak berjalan secara bagus dan maksimal. Karena institusinya lemah, maka setiap pergantian rezim dan kepala daerah atau menteri biasanya ada perombakan besar-besaran terhadap kebijakan yang dilakukan. Pergantian rezim juga mengganti mayoritas orang yang ada di rezim sebelumnya, meski orang itu profesional dan mampu.

Perpaduan antara modal sosial dan penguatan serta perbaikan institusi ini penting agar ke depannya institusi-institusi negara kita tidak mudah dikalahkan oleh tekanan massa dan juga kepentingan kelompok tertentu. Institusi pengadilan yang semestinya netral, sering kali tunduk oleh tekanan massa dan kuasa. Kelemahan rezim bangsa ini adalah kerap memanfaatkan kepentingan massa dan kelompok yang dianggap mendukungnya, di saat yang sama meminggirkan kelompok atau massa yang mengkritiknya. Jika hal ini terus berlangsung, tentu tidak produktif bagi cita-cita demokrasi Indonesia ke depan.

Indonesia bukanlah milik sekelompok tertentu dan pemerintah juga tidak punya hak untuk mendiskriminasikan kelompok lain. Indonesia adalah milik bersama dan harus dikelola bersama-sama untuk kepentingan masyarakat dan rakyatnya, begitu juga Jakarta.

Untuk mengaktualkan lagi modal sosial dan memperbaiki institusi-institusi yang ada, tentu bukan kerja sesaat dan singkat. Kerja profetik ini butuh stamina yang kuat dan komitmen yang besar dari segenap anak bangsa. Tentu saja butuh kerja sama semua pihak untuk lebih berpikir jernih tentang masa depan bangsa dan tidak mengedepankan emosi dan egoisitas sektoralnya.

Meskipun ini kerja berat, Indonesia sudah punya modal besar. Mirjam Kunkler dan Alfred Stepan (Democracy and Islam in Indonesia, 2013) mencatat, Indonesia punya aktor-aktor demokrasi, ide-ide, dan civil society dari umat Islam yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jadi, kita masih bisa berharap agar agama tidak hanya dipolitisasi, tetapi juga bisa menunjang proses pematangan demokrasi kita.

Ahmad Fuad Fanani,
Mahasiswa Program PhD di The University of Toronto, Kanada; Peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity
---
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 Juni 2017, di halaman 7 dengan judul "Kohesi Sosial Seusai Pilkada".