Kompas.com - 14/05/2017, 16:22 WIB
Dari kiri ke kanan, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi Khalisah Khalid, mantan Komisioner Komnas Perempuan Sjamsiah Ahmad, Kepala Divisi Kontras Feri Kusuma, Ketua YLBHI Asfinawati, dan Peneliti Elsam Sekar Banjaran di kantor YLBHI, Jakarta. Minggu (15/5/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusDari kiri ke kanan, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi Khalisah Khalid, mantan Komisioner Komnas Perempuan Sjamsiah Ahmad, Kepala Divisi Kontras Feri Kusuma, Ketua YLBHI Asfinawati, dan Peneliti Elsam Sekar Banjaran di kantor YLBHI, Jakarta. Minggu (15/5/2017).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Komnas HAM membuat catatan evaluasi terhadap Komnas HAM. Hasil evaluasinya, kinerja Komnas HAM dinilai masih buruk.

Koalisi itu merupakan gabungan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Lebaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Indonesia Corruption Watch (ICW), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), dan sejumlah organisasi lainnya.

Koalisi tersebut melakukan evaluasi terhadap Komnas HAM pada periode 2012-2017. Komnas HAM dinilai belum menunjukan kinerja baik, yang terindikasi dari penyelesaian beberapa kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas sampai pada persoalan di internal Komnas HAM.

Ketua YLBHI, Asfinawati mengatakan, sejak memasuki era reformasi, dalam melakukan penyelidikan dan menghentikan pelanggaran HAM seperti mandat awal lembaga itu dibentuk tahun 1993, justru Komnas HAM mengalami penurunan.

"Dalam perjalanan reformasi dari 1998 hingga saat ini kami menemukan nyaris tidak ada perkembangan berarti dari mandat tersebut," kata Asfinawati dalam jumpa pers di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Minggu (14/5/2017).

Sejumlah kasus penyelidikan pelanggaran HAM ada yang tidak tuntas, seperti penyelidikan kasus Paniai berdarah 2014 yang melibatkan TNI Polri, kasuh Aceh, kasus Wasior Wamena, kasus vaksin palsu, dan kasus lainnya.

"Sejumlah penanganan dan penyelidikan kasus pro justisia gagal," ujar Asfinawati.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tak hanya lambat mengusut kasus, Komnas HAM juga didera persoalan internal. Koalisi itu menyoroti persoalan internal di tubuh Komnas HAM, seperti masa jabatan pimpinan yang setahun sekali berganti, dari sebelumnya dua tahun enam bulan. Ada kesan jabatan pimpinan jadi perebutan. Hal itu yang dianggap bisa mengganggu kinerja pengusutan kasus karena Komnas HAM menjadi lebih sibuk dengan urusan internal.

Ada juga temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya kejanggalan terhadap laporan keuangan Komnas HAM tahun 2015.

"Kami dengar ada penyelewengan uang di internal," ujar Asfinawati.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.