Taufik Kurniawan Nilai Legitimasi Hak Angket KPK Lemah

Kompas.com - 04/05/2017, 16:15 WIB
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan menilai aspek legitimasi hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadi lemah karena mayoritas fraksi di DPR justru menolak hak angket tersebut.

Saat ini, enam partai menyatakan menolak hak angket KPK, yakni Partai Gerindra, PKB, Partai Demokrat, PPP, PKS, dan PAN.

Apalagi jika enam partai tersebut pada akhirnya tak mengirimkan perwakilan untuk melanjutkan hak angket ke tingkat panitia khusus (pansus).

"Kalau ada enam (fraksi) yang ngotot tidak mau mengirimkan secara bulat kemudian hanya ada empat fraksi (yang mengirimkan) tentunya aspek legitimate menjadi hal-hal yang, pertimbangan yang sangat lemah," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Meskipun Taufik merupakan pimpinan DPR yang juga hadir dalam rapat paripurna tersebut, namun ia mematuhi keputusan partai dan arahan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk menolak hak angket tersebut.

(Baca: PAN Tegaskan Tak Akan Kirim Perwakilan dalam Pansus Angket KPK)

Ia turut menyayangkan kepemimpinan sidang yang belum memberi kesempatan kepada seluruh fraksi untuk menyampaikan sikapnya terkait hak angket tersebut.

Meski begitu, Taufik mengatakan ada semacam kode etik di pimpinan DPR, sehingga pimpinan DPR sama-sama menghargai siapa pun yang memegang palu sidang dan memimpin rapat.

"Kami beri kesempatan untuk menggunakan judgement politiknya menggunakan keputusan," kata Taufik.

"Sekarang tinggal dinamika ke depan bagaimana sikap terkakhir, apakah (fraksi-fraksi) akan kirim anggotanya atau tidak, perkembangan kekinian seperti apa, tapi yang pasti kami dari Fraksi PAN menolak," tuturnya.

(Baca juga: Enam Fraksi Tolak Hak Angket, Fahri Tetap Ingin Pansus KPK Dibentuk)

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

Nasional
Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Nasional
Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Nasional
Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Nasional
Cegah Covid-19, Kunjungan Tahanan di Kantor Polisi Ditutup Sementara

Cegah Covid-19, Kunjungan Tahanan di Kantor Polisi Ditutup Sementara

Nasional
Yasonna Bakal Bebaskan Napi Korupsi demi Cegah Covid-19 di Penjara, Ini Kata KPK

Yasonna Bakal Bebaskan Napi Korupsi demi Cegah Covid-19 di Penjara, Ini Kata KPK

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona

Nasional
Menurut Yasonna, Ini Alasan Pemerintah Tak Pilih Opsi Lockdown Atasi Corona

Menurut Yasonna, Ini Alasan Pemerintah Tak Pilih Opsi Lockdown Atasi Corona

Nasional
Viral Polisi Gelar Resepsi di Tengah Wabah Covid-19, Kabaharkam: Propam Polda Metro Jaya Turun Tangan

Viral Polisi Gelar Resepsi di Tengah Wabah Covid-19, Kabaharkam: Propam Polda Metro Jaya Turun Tangan

Nasional
Wacana Pembebasan Koruptor Dinilai Tak Signifikan Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Pembebasan Koruptor Dinilai Tak Signifikan Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Kemenlu: Pemerintah Tidak Batasi Penerbangan ke Luar Negeri

Kemenlu: Pemerintah Tidak Batasi Penerbangan ke Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X