Kompas.com - 27/04/2017, 23:16 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
EditorBayu Galih

oleh: Oce Madril

DPR menggulirkan hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Hak angket itu berkaitan dengan penolakan KPK untuk memberikan rekaman pemeriksaan.

Secara hukum, hak angket yang dilancarkan DPR ini agak aneh. Sebab, hak angket seharusnya hanya ditujukan pada kebijakan pemerintah, bukan terhadap sebuah lembaga negara. Hak angket tidak sama dengan fungsi pengawasan yang secara umum dimiliki oleh DPR. Ruang lingkup dan mekanisme penggunaan hak ini telah diatur secara defensif dan lebih ketat.

Ditulis jelas dalam Pasal 79 Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU MD3 tersebut, terdapat tiga unsur penting yang harus dipenuhi untuk menggunakan hak angket. Pertama, hak itu bertujuan untuk penyelidikan. Kedua, terhadap kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas. Ketiga, harus ada dugaan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(Baca juga: Hak Angket, Mengawasi atau Mengancam KPK?)

Bukan informasi publik

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mencermati unsur penting dan ruang lingkung hak angket, apa relevansinya dengan tindakan penegakan hukum yang dilakukan KPK? Jelas tidak ada. Hak angket tidak dapat digunakan kepada lembaga penegak hukum seperti KPK. Hak itu lebih ditujukan untuk pemerintah (kekuasaan eksekutif) dan lembaga-lembaga pemerintah non-kementerian.

Apalagi jika obyek yang diangkat dalam angket adalah tindakan dan informasi seputar proses penegakan hukum suatu perkara. Instrumen pengawasan mana pun tidak bisa digunakan untuk hal ini kecuali mekanisme sistem penegakan hukum pidana itu sendiri.

Selain itu, prinsip independensi penegakan hukum harus dijunjung tinggi. Proses penegakan hukum merupakan kewenangan independen lembaga penegak hukum. Independensi ini tidak boleh diintervensi oleh lembaga mana pun. Tindakan penegakan hukum bermuara di pengadilan, bukan di DPR.

Penolakan KPK untuk membuka dan memberikan data pemeriksaan saksi/tersangka kepada Komisi III DPR adalah tindakan yang benar. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK tidak boleh membuka data dan dokumen secara sembarangan. Semua ada aturannya. KPK dapat melakukan itu hanya di persidangan pengadilan khusus tindak korupsi. Di luar itu, KPK tidak boleh melakukannya. Ada sanksi administratif, etik, dan pidana yang menunggu jika data itu dibuka tidak pada tempatnya.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Nasional
PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

Nasional
Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Nasional
Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X