Angket Politik DPR

Kompas.com - 27/04/2017, 23:16 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
EditorBayu Galih

oleh: Oce Madril

DPR menggulirkan hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Hak angket itu berkaitan dengan penolakan KPK untuk memberikan rekaman pemeriksaan.

Secara hukum, hak angket yang dilancarkan DPR ini agak aneh. Sebab, hak angket seharusnya hanya ditujukan pada kebijakan pemerintah, bukan terhadap sebuah lembaga negara. Hak angket tidak sama dengan fungsi pengawasan yang secara umum dimiliki oleh DPR. Ruang lingkup dan mekanisme penggunaan hak ini telah diatur secara defensif dan lebih ketat.

Ditulis jelas dalam Pasal 79 Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU MD3 tersebut, terdapat tiga unsur penting yang harus dipenuhi untuk menggunakan hak angket. Pertama, hak itu bertujuan untuk penyelidikan. Kedua, terhadap kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas. Ketiga, harus ada dugaan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(Baca juga: Hak Angket, Mengawasi atau Mengancam KPK?)

Bukan informasi publik

Mencermati unsur penting dan ruang lingkung hak angket, apa relevansinya dengan tindakan penegakan hukum yang dilakukan KPK? Jelas tidak ada. Hak angket tidak dapat digunakan kepada lembaga penegak hukum seperti KPK. Hak itu lebih ditujukan untuk pemerintah (kekuasaan eksekutif) dan lembaga-lembaga pemerintah non-kementerian.

Apalagi jika obyek yang diangkat dalam angket adalah tindakan dan informasi seputar proses penegakan hukum suatu perkara. Instrumen pengawasan mana pun tidak bisa digunakan untuk hal ini kecuali mekanisme sistem penegakan hukum pidana itu sendiri.

Selain itu, prinsip independensi penegakan hukum harus dijunjung tinggi. Proses penegakan hukum merupakan kewenangan independen lembaga penegak hukum. Independensi ini tidak boleh diintervensi oleh lembaga mana pun. Tindakan penegakan hukum bermuara di pengadilan, bukan di DPR.

Penolakan KPK untuk membuka dan memberikan data pemeriksaan saksi/tersangka kepada Komisi III DPR adalah tindakan yang benar. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK tidak boleh membuka data dan dokumen secara sembarangan. Semua ada aturannya. KPK dapat melakukan itu hanya di persidangan pengadilan khusus tindak korupsi. Di luar itu, KPK tidak boleh melakukannya. Ada sanksi administratif, etik, dan pidana yang menunggu jika data itu dibuka tidak pada tempatnya.

Bahkan, UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menggolongkan informasi penegakan hukum sebagai informasi yang rahasia. Informasi itu dikecualikan dari sistem keterbukaan informasi publik. Ketentuan Pasal 17 UU No 14/2008 dengan tegas menyatakan demikian. Sebab, jika dibuka, maka dapat menghambat proses penegakan hukum, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana. Termasuk yang tidak boleh dibuka adalah informasi terkait identitas informan, pelapor, dan saksi yang mengetahui adanya tindak pidana. Informasi-informasi itu dapat dibuka kepada publik hanya di persidangan pengadilan.  

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X