Kompas.com - 25/04/2017, 19:56 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai belum ada keterlibatan pihak eksekutif dalam kasus dugaan korupsi  penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terkait pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat menanggapi penerbitan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Inpres tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Memang itu adalah kebijakan pemerintah. Tapi itu tidak menjadi suatu tindak pidana korupsi," ujar Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Selasa (25/4/2017).

(Baca: Kasus SKL BLBI, KPK Tetapkan Mantan Kepala BPPN sebagai Tersangka)

Menurut Basaria, kebijakan itu bisa saja menjadi tindak pidana korupsi apabila di dalam proses yang berjalan, adanya suatu manfaat yang diambil oleh orang yang mengeluarkan kebijakan. Manfaat atau keuntungan itu bisa untuk kepentingan diri sendiri, kelompok atau orang lain.

"Kemungkinan bisa saja, tapi sampai hari ini kami fokus ke tersangka SAT, yang seharusnya dibayar dulu Rp 4,8 triliun, baru ada SKL," kata Basaria.

KPK menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Temenggung sebagai tersangka. Penetapan ini terkait penerbitan SKL dalam BLBI.

(Baca: Kronologi Timbulnya Kerugian Negara dalam Kasus Penerbitan SKL BLBI)

Dalam penyelidikan, KPK menemukan adanya indikasi korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004.

SKL itu terkait pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh sejumlah obligator BLBI kepada BPPN.

KPK menduga Syafrudin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara sekurangnya Rp 3,7 triliun.

Menurut Basaria, Sjamsul menerima SKL dari BPPN, meski baru mengembalikan aset sebesar Rp 1,1 triliun, dari yang seharusnya Rp 4,8 triliun.

Kompas TV Kepala BIN: Ada 27 Koruptor yang Buron- Satu Meja
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Sahkan Johanis Tanak sebagai Capim KPK Pengganti Lili Pintauli

DPR Sahkan Johanis Tanak sebagai Capim KPK Pengganti Lili Pintauli

Nasional
Menlu Retno: Akhir Pandemi Sudah Tampak di Depan Mata

Menlu Retno: Akhir Pandemi Sudah Tampak di Depan Mata

Nasional
Survei SMRC: Elektabilitas PDI-P Naik jika Calonkan Anies Sebagai Capres

Survei SMRC: Elektabilitas PDI-P Naik jika Calonkan Anies Sebagai Capres

Nasional
Survei SMRC: Ganjar Perkuat Elektabilitas PDI-P 15 Persen, Tertinggi Dibandingkan Lainnya

Survei SMRC: Ganjar Perkuat Elektabilitas PDI-P 15 Persen, Tertinggi Dibandingkan Lainnya

Nasional
TB Hasanuddin Kritik Panglima yang Turunkan Syarat Masuk TNI

TB Hasanuddin Kritik Panglima yang Turunkan Syarat Masuk TNI

Nasional
Polri: “Konsorsium 303” Judi Online Tidak Ada

Polri: “Konsorsium 303” Judi Online Tidak Ada

Nasional
Mahfud MD Disebut Apresiasi Langkah Komnas HAM Cari Solusi Kesehatan untuk Lukas Enembe

Mahfud MD Disebut Apresiasi Langkah Komnas HAM Cari Solusi Kesehatan untuk Lukas Enembe

Nasional
Golkar: Kami Sangat Terbuka jika Ridwan Kamil Mau Bergabung

Golkar: Kami Sangat Terbuka jika Ridwan Kamil Mau Bergabung

Nasional
AHY Curiga Ada Muatan Politik dalam Penetapan Status Tersangka Lukas Enembe

AHY Curiga Ada Muatan Politik dalam Penetapan Status Tersangka Lukas Enembe

Nasional
Syarat Baru Tinggi Badan Calon Taruna TNI Diharap Tak Ganggu Pengoperasian Alutsista

Syarat Baru Tinggi Badan Calon Taruna TNI Diharap Tak Ganggu Pengoperasian Alutsista

Nasional
Survei SMRC Sebut Puan Tak Tingkatkan Elektabilitas PDI-P, Justru Gerus Suara

Survei SMRC Sebut Puan Tak Tingkatkan Elektabilitas PDI-P, Justru Gerus Suara

Nasional
Komnas HAM Berjanji Sampaikan Kondisi Kesehatan Lukas Enembe ke KPK

Komnas HAM Berjanji Sampaikan Kondisi Kesehatan Lukas Enembe ke KPK

Nasional
Ferdy Sambo Disebut Berpengaruh Besar di Polri, Jaksa Agung: Saya Jamin, Tak Ada Lobi ke Kami

Ferdy Sambo Disebut Berpengaruh Besar di Polri, Jaksa Agung: Saya Jamin, Tak Ada Lobi ke Kami

Nasional
KY Pertimbangkan 'Safe House' untuk Hakim yang Tangani Sidang Kasus Ferdy Sambo dkk

KY Pertimbangkan "Safe House" untuk Hakim yang Tangani Sidang Kasus Ferdy Sambo dkk

Nasional
AHY Sebut Tak Akan Intervensi Proses Hukum Lukas Enembe

AHY Sebut Tak Akan Intervensi Proses Hukum Lukas Enembe

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.