Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Keberadaan Dokumen TPF Munir, Perkara Mudah yang Dibuat Susah?

Kompas.com - 25/10/2016, 09:23 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

Jokowi gegabah

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana Putri menilai, langkah Presiden Jokowi memerintahkan pencarian dokumen hingga ke luar Istana sebagai langkah yang terburu-buru dan gegabah.

Terlebih lagi, kata Puri, Presiden tidak melakukan koreksi terhadap internal Istana.

Menurut Puri, hilangnya dokumen TPF menunjukkan adanya inkonsistensi administrasi oleh pihak istana.

"Terlepas siapa pun presidennya, administrasi itu adalah kunci sebuah pemerintahan bisa berjalan. Istana adalah simbol birokrasi pemerintahan Indonesia bekerja. Bagaimana dokumen resmi pro-yustisia bisa lenyap?" ujar Puri kepada Kompas.com, Senin (24/10/2016).

Puri menuturkan, polemik keberadaan dokumen TPF kasus Munir sebenarnya tidak perlu terjadi.

Presiden Jokowi bisa menyederhanakan permasalahan dengan melakukan kontak langsung dengan SBY untuk menanyakan keberadaan dokumen tersebut.

Sementara itu, langkah Presiden Jokowi menginstruksikan Jaksa Agung yang seolah-olah ingin memeriksa Presiden SBY menjadi rentan untuk dipolitisasi.

Langkah lainnya bisa ditempuh Presiden untuk melacak hilangnya dokumen dengan menggunakan sistem koreksi internal istana.

"Presiden Widodo sebenarnya bisa menyederhanakan polemik ini dengan mengontak langsung SBY. Hal yang lumrah dilakukan. Presiden Habibie bisa dengan santai berkorespondensi dengan presiden-presiden sebelumnya," kata Puri.

Enggan ungkap laporan TPF

Polemik keberadaan kasus Munir juga memunculkan dugaan lain yang justru akan memperburuk citra Presiden Jokowi pada bidang penegakan hukum dan HAM.

Hendardi menilai, saat ini mulai muncul dugaan bahwa pemerintah sebenarnya enggan untuk mengungkap hasil penyelidikan TPF Munir karena melibatkan nama-nama yang saat ini justru dekat dengan lingkaran kekuasaan.

"Orang-orang yang diungkap di dalam laporan itu untuk ditindaklanjuti bisa jadi masih memiliki hubungan dekat dengan pemerintah, baik yang dulu maupun sekarang. Sehingga membuat langkah pemerintah tidak begitu lugas," ujar Hendardi.

Hal senada juga dikatakan oleh Puri.

Menurut dia, ika Presiden Jokowi benar-benar serius untuk mengungkap siapa pembunuh Munir, maka saat ini adalah waktu yang tepat.

Puri mengatakan, nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus Munir dan layak diperiksa adalah orang-orang yang berada di lingkaran pemerintah.

"Mencari di dalam Istana menjadi penting dan signifikan. Mengingat hari-hari ini ada nama-nama yang layak periksa oleh aparat penegak hukum untuk digali informasinya, dan nama-nama itu hari ini berkeliaran dengan mudah di dalam Istana," papar Puri.

Kompas TV Kemana Hilangnya Dokumen TPF Munir?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Nasional
Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Nasional
Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Yusril Ingatkan Potensi 'Chaos' Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Yusril Ingatkan Potensi "Chaos" Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Nasional
Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Nasional
Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Nasional
Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Nasional
Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasional
Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasional
Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Nasional
Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com