Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muluskah Jalan Budi Gunawan Kali Ini?

Kompas.com - 02/09/2016, 14:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

Kompas TV DPR Belum Terima Surat Pergantian Kepala BIN

Pertama, jabatan Kapolri merupakan jabatan strategis. Menyangkut kepentingan publik secara langsung, baik sisi pelayanan hingga keamanan.

Oleh sebab itu, ketika posisi Kapolri diserahkan pada seseorang yang bermasalah secara hukum, maka publik meresponsnya dengan cepat.

Sementara, posisi Kepala BIN dianggap tidak memiliki hubungan langsung dengan kepentingan publik.

(Baca: Jokowi Ajukan Budi Gunawan Calon Kepala BIN ke DPR)

Kerja-kerjanya senyap dan rahasia sehingga resistensi dari masyarakat dipastikan berkurang. "Karena jabatan Kepala BIN berbeda dengan Polri, sehingga publik tik terlalu mempersoalkan," ujar Siti.

Kedua, Siti beranggapan bahwa seluruh unsur politik di negara ini sudah berada di kendali Presiden.

Artinya kecil kemungkinan ada 'manuver' kekuatan politik tertentu yang dapat menggagalkan penunjukkan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN.

Apalagi, Siti meyakini bahwa penunjukkan Budi sebagai pengganti Sutiyoso tak mungkin 'gratis'.

"Kalau dicari, semua jabatan lembaga tinggi negara itu jabatan politik. Apa jabatan politik tidak diperoleh dengan cara-cara politik? Naif kalau kita bilang tidak. Artinya pasti ada kompensasi dari keputusan ini sehingga semua merasa saling puas, tidak ada yang protes," ujar Siti.

(Baca: "Keunggulan Budi Gunawan Dimana Sehingga Jadi Kepala BIN?")

Ketiga, tidak ada alasan untuk menolak Budi saat ini. Dari sisi perkara yang pernah dituduhkan kepadanya misalnya.

Siti menganggap, sudah ada proses hukum yang legal menyatakan bahwa Budi 'clear' tidak terlibat dalam perkara menerima gratifikasi.

"Apakah rekening gendut masih dipersoalkan? Menurut saya dengan serangkaian proses hukum, sudah ada pernyataan bahwa dia 'clear'. Jadi ya sudah, tinggal bekerja baik saja dia," ujar Siti.

Diberitakan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengirim surat penunjukkan Budi sebagai Kepala BIN oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR RI, Jumat pagi.

"Jadi, Kepala BIN diusulkan nama baru, yaitu Pak Budi Gunawan. Proses selanjutnya di DPR karena harus ada pertimbangan dari DPR," ujar Pratikno seusai mengantar surat tersebut di Kompleks Parlemen Senayan.

(Baca: Trimedya: Budi Gunawan Pilihan Jokowi, Tak Ada Permintaan PDI-P)

Saat ini, Budi diketahui menjabat sebagai Wakil Kepala Polri. Sementara posisi Kepala BIN saat ini masih dijabat Sutiyoso.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Cara Pemadanan NIK menjadi NPWP

Cara Pemadanan NIK menjadi NPWP

Nasional
LBH Padang Sebut Pernyataan Polisi yang Berubah-ubah soal Kasus Afif Maulana

LBH Padang Sebut Pernyataan Polisi yang Berubah-ubah soal Kasus Afif Maulana

Nasional
DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

Nasional
PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

Nasional
PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Nasional
Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Nasional
Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Nasional
Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Nasional
Wacana Koalisi PKS, PKB, PDI-P Berpotensi 'Deadlock' pada Pilkada Jakarta

Wacana Koalisi PKS, PKB, PDI-P Berpotensi "Deadlock" pada Pilkada Jakarta

Nasional
Pangkoarmada I Sebut Kapal Bakamla dan KKP Dikedepankan untuk Turunkan Tensi Laut China Selatan

Pangkoarmada I Sebut Kapal Bakamla dan KKP Dikedepankan untuk Turunkan Tensi Laut China Selatan

Nasional
AHY Mau Data Kementerian ATR/BPN Diunggah ke PDN asalkan Keamanan Terjamin

AHY Mau Data Kementerian ATR/BPN Diunggah ke PDN asalkan Keamanan Terjamin

Nasional
Terungkap di Sidang, Ketua Panitia Lelang Proyek Tol MBZ Tak Punya Sertifikasi

Terungkap di Sidang, Ketua Panitia Lelang Proyek Tol MBZ Tak Punya Sertifikasi

Nasional
93 CSIRT Sudah Terbentuk di Tingkat Pusat, Menko Polhukam Minta Jangan Hanya Jadi Pajangan

93 CSIRT Sudah Terbentuk di Tingkat Pusat, Menko Polhukam Minta Jangan Hanya Jadi Pajangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com