Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Kejati DKI Jakarta Lolos dari Perkara Suap PT Brantas Abipraya

Kompas.com - 23/08/2016, 09:51 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

Kompas TV KPK Panggil Kajati DKI Jakarta

Di dalam ruangan Tomo, Marudut kembali menanyakan apakah perkara PT BA dapat dibantu untuk dihentikan. Menurut Marudut, Tomo bersedia membantu, asalkan PT Brantas Abipraya memberikan bantuan operasional yang dipersepsikan sebagai uang.

"Pak Tomo bilang, 'kita dalami dulu nanti kita lihat, nanti kalau bisa dibantu ya kita bantu. Makanya, kau tanya pada mereka, apa ada bantuan operasional, berapa?" ujar Jaksa saat membacakan BAP milik Marudut di Pengadilan Tipikor.

(Baca: Rp 500 Juta Disiapkan untuk Biaya Makan dan Main Golf Kepala Kejati DKI)

Selanjutnya, seusai menemui Tomo, Marudut bertemu dengan Dandung Pamularno dan menyampaikan permintaan uang operasional. Marudut menyampaikan uang operasional yang akan diberikan sebesar Rp 2,5-3 miliar.

"Dalam persidangan, Tomo bilang tidak pernah meminta uang. Marudut juga bilang itu permintaan uang hanya persepsi dia sendiri. Akhirnya keterangan kedua orang itu berkesesuaian, kami tidak ingin hanya menghadirkan asumsi tanpa bisa dibuktikan," ujar Jaksa KPK Abdul Basir.

Diduga bocor

Sudung Situmorang menyampaikan pesan singkat kepada Marudut melalui Blackberry Messenger (BBM). Pesan tersebut dikirimkan Sudung sebelum Marudut ditangkap oleh petugas KPK.

Dalam persidangan sebelumnya, Jaksa menunjukkan bukti berupa percakapan antara Marudut dan Sudung Situmorang pada 31 Maret 2016. Diduga, pada hari itu Marudut akan menyerahkan uang kepada Sudung.

Dalam percakapan tersebut, pada pagi hari, Marudut menanyakan apakah Sudung sedang berada di kantornya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sudung kemudian membalas, dengan memberitahu bahwa ia sedang berada di kantor.

(Baca: Ada Pesan yang Disampaikan Kajati DKI Sebelum Perantara Suap Ditangkap...)

Selang beberapa saat, Sudung kembali mengirimkan pesan singkat kepada Marudut. Pesan dalam bahasa Batak tersebut berisi imbauan atau peringatan agar Marudut membatalkan rencananya untuk datang ke Kantor Kejati DKI.

Sudung mengatakan, bahwa ia menerima informasi tidak baik, dan meminta agar Marudut berhati-hati. Diduga, Sudung mengetahui adanya informasi mengenai operasi tangkap tangan yang akan dilakukan KPK.

"Unang ro Saonari, mundur. Adong info naso denggan (tak usah datang hari ini, mundur. Ada info yang tidak benar), hati-hati," tulis Sudung dalam pesan singkat kepada Marudut.

Kepada Jaksa, Sudung mengatakan, kata-kata tersebut memaksudkan bahwa ia meminta Marudut tidak datang, karena ia sedang dalam kondisi tidak sehat. Sudung beralasan bahwa informasi tidak baik yang ia katakan, terkait kondisi badannya yang tidak sehat.

(Baca: Uang Suap untuk Kepala Kejati DKI Disamarkan dengan Sebutan "Foto Copy")

Sementara kata "hati-hati" yang diucapkannya, menurut Sudung, hanya sebagai kata penutup yang biasa ia gunakan saat mengirim pesan singkat.

"Karena saya kurang sehat, saya BBM lagi dengan bahasa Batak, situasi saya kurang baik, lain waktu saja, hati-hati," kata Sudung.

Jaksa Abdul Basir mengatakan, pesan tersebut dikirimkan Sudung pada jam 13.00, atau setelah Marudut ditangkap oleh petugas KPK.

Sementara, mengenai isi pesan yang dikirimkan Sudung, menurut Basir, Jaksa tidak dapat berasumsi apakah hal itu memaksudkan telah terjadi kesepakatan sebelumnya.

"Persidangan itu tidak boleh menghadiri apa yang diyakini atau diasumsikan. Persidangan itu harus menghadirkan fakta yang bisa dibuktikan," kata Basir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com