Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Kompas.com - 21/05/2024, 16:44 WIB
Fika Nurul Ulya,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Transparency International Indonesia (TII), IM57+ Institute, serta Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menyerahkan petisi soal panitia seleksi (pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Sekretariat Negara, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2024).

Mereka meminta Presiden Joko Widodo segera menunjuk orang-orang yang memiliki integritas dan rekam jejak baik dalam pemberantasan korupsi sebagai pansel KPK.

"Hari ini kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk pansel yang tentunya teruji integritasnya dan tentu bersih rekam jejaknya," kata Peneliti TII Izza Akbarani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan.

"Dan tentu saja kami mendorong pansel tersebut bukan hanya orang-orang yang hanya sekadar persyaratan administratif untuk kemudian menyelenggarakan seleksi pimpinan dan Dewas KPK," sambung Izza.

Baca juga: KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

 

Selain itu, mereka meminta agar proses seleksi dan pemilihan pansel dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi bermakna masyarakat yang seluas-luasnya.

Pansel, kata Izza, sekurang-kurangnya harus memiliki sensitivitas pada tiga isu utama. Pertama, soal jatuhnya independensi KPK pasca Revisi UU KPK 2019 dan kebutuhan menghadirkan sosok-sosok yang mampu melawan arus pelemahan independensi tersebut.

Kedua, penguatan kembali fungsi trigger mechanism KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi; dan ketiga, memprioritaskan pencegahan korupsi di sektor politik.

"Momentum ini kita gunakan supaya di Juni nanti sudah ada nama, itu tidak hanya nama yang muncul dari Sekretariat Negara kepada Presiden tapi juga mempertimbangkan aspirasi. Itulah kenapa kami mendesak untuk Presiden segera membentuk dengan catatan melibatkan masyarakat," ucap Izza.

Baca juga: ICW Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Umumkan Anggota Pansel Capim KPK

Sementara itu, Peneliti IM57+ Institute, Ichsan Febiansyah menambahkan, petisi ini dilayangkan agar kejadian 2019 lalu saat pemilihan pansel KPK tidak terulang.

Diketahui lima tahun lalu, sejumlah nama yang duduk dalam pansel dinilai sarat kontroversi sehingga pimpinan KPK yang terpilih pun rawan konflik kepentingan.

"Di mana, pada saat itu terpilihnya pimpinan KPK yang rekam jejaknya tidak bagus, akhirnya terpilih jadi pimpinan, dan memang terbukti akhirnya KPK alih-alih menorehkan prestasi, justru malah memperburuk reputasi KPK yang sudah dibangun bertahun-tahun," kata Ichsan.

Sebagai informasi, masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan habis pada Desember mendatang. Pemilihan dimulai dengan pembentukan Pansel oleh presiden.

Baca juga: ICW Minta Komposisi Pansel KPK Dirombak, Utamakan yang Independen

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, presiden terus menggodok nama-nama calon pansel tersebut. Pansel yang tengah digodok ini akan terdiri dari 9 orang yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Adapun jumlah pansel yang berasal dari pemerintah direncanakan sebanyak 5 orang.

"Keanggotaan pansel tersebut akan berjumlah 9 orang yang terdiri dari 5 orang dari unsur pemerintah dan 4 orang dari unsur masyarakat," kata Ari kepada Kompas.com, Kamis (9/5/2024).

Ari menyampaikan, nama-nama itu digodok Presiden dengan memperhatikan harapan yang masuk dari masyarakat.

Baca juga: Sambangi KSP, ICW Usulkan Puluhan Nama untuk Jadi Pansel Capim KPK

Nantinya, keanggotaan pansel akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

"Nama-nama calon anggota Pansel Capim dan Dewas KPK masih terus digodok dengan memperhatikan harapan-harapan masyarakat untuk mendapatkan anggota Pansel yang kredibel dan berintegritas," tutur Ari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Nasional
Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Nasional
Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Nasional
Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Nasional
SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

Nasional
PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
SYL Jadi Saksi Mahkota Kasus Pemerasan di Kementan Pekan Depan

SYL Jadi Saksi Mahkota Kasus Pemerasan di Kementan Pekan Depan

Nasional
7 Fakta Baru Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon” Versi Polri

7 Fakta Baru Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon” Versi Polri

Nasional
Golkar: Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot Setelah Anies-Ahok Muncul

Golkar: Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot Setelah Anies-Ahok Muncul

Nasional
Yusril Ungkap Alasan Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor meski Bukan Ketum PBB Lagi

Yusril Ungkap Alasan Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor meski Bukan Ketum PBB Lagi

Nasional
Prabowo Akan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri

Prabowo Akan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kaesang Diprediksi 'Out' jika PKS Gabung Koalisi Prabowo di Pilkada Jakarta | Harun Masiku Disebut Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

[POPULER NASIONAL] Kaesang Diprediksi "Out" jika PKS Gabung Koalisi Prabowo di Pilkada Jakarta | Harun Masiku Disebut Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

Nasional
Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com