Kompas.com - 21/07/2016, 18:39 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Media Relation and Communication Komnas Pengendalian Tembakau Nina Samidi mengatakan Komnas Pengendalian Tembakau tidak pernah menyatakan dukungan terhadap asuransi kesehatan khusus perokok.

"Komnas tidak pernah menyatakan setuju atau mendukung bahwa harus ada asuransi khusus perokok. Memang waktu ada pertemuan dengan Ade Komarudin kemarin, firman dan kawan-kawan itu mengungkapkan hal itu, ada usulan tentang ini itu. Tapi dia hanya menyatakan bukan meminta persetujuan atau meminta dukungan. Dan kami tidak bilang kami mendukung hal Itu," kata Nina saat dihubungi Kompas.com, Kamis (21/7/2016).

(Baca: KPK Diminta Awasi Pembahasan RUU Tembakau di DPR)

Pernyataan Nina ini sebagai bantahan dari klaim yang disampaikan Ketua Panitia Kerja RUU Pertembakauan Firman Soebagyo, pagi tadi di Kompleks Parlemen.

Firman mengatakan masukan dari Komnas Pengendalian Tembakau telah diterima mengenai pasal kesehatan.

(Baca: RUU Pertembakauan Dibawa ke Paripurna Pekan Depan)

Menurut Firman, pasal tersebut memuat aturan bahwa pemerintah diharuskan memberi jaminan asuransi kesehatan bagi perokok yang mengonsumsinya secara berlebihan. Jaminan tersebut, kata Firman, menggunakan hasil cukai rokok.

Nina menyebutkan Komnas Pengendalian Tembakau sama sekali tidak setuju dengan semua yang tertulis di RUU Pertembakauan. Alasannya, RUU Pertembakauan saling terkait dan merugikan bagi masyarakat.

(Baca: Beralasan Banyak Anggota Kelelahan, Baleg DPR Bahas RUU Tembakau di Hotel)

Nina menilai urgensi asuransi khusus perokok merupakan sesuatu yang salah, baik dari segi perokok maupun non perokok. Dengan adanya asuransi tersebut, kata dia, perokok akan tetap merokok karena merasa mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah.

"Bahkan untuk orang yang tidak merokok malah akan berpikir ada asuransi, kalau gitu saya boleh merokok dong. Karena ada asuransi yang menjamin kesehatan. Ini salah berpikir besar," tutur Nina.

Kompas TV Yuk Jadi Keren Tanpa Rokok (Bag 2)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Publik Diminta Tak Berspekulasi soal Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo

Publik Diminta Tak Berspekulasi soal Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo

Nasional
Partai Gerindra Daftar Pemilu 2024, Prabowo: Harus Bersaing Keras, Mengadu Program

Partai Gerindra Daftar Pemilu 2024, Prabowo: Harus Bersaing Keras, Mengadu Program

Nasional
Cak Imin Sentil Sri Mulyani karena Anggaran KPU Tahun Ini Macet

Cak Imin Sentil Sri Mulyani karena Anggaran KPU Tahun Ini Macet

Nasional
LPSK Akan Temui Bharada E di Bareskrim Besok

LPSK Akan Temui Bharada E di Bareskrim Besok

Nasional
Catat Kinerja Apik Semester I 2022, Berikut Deretan Capaian Ditjen PSDKP Kementerian KP

Catat Kinerja Apik Semester I 2022, Berikut Deretan Capaian Ditjen PSDKP Kementerian KP

Nasional
Terobosan Politik Meningkatkan Partisipasi Pemilu 2024

Terobosan Politik Meningkatkan Partisipasi Pemilu 2024

Nasional
KSAL Resmikan Kapal Angkut KRI Teluk Calang-542 Buatan Dalam Negeri

KSAL Resmikan Kapal Angkut KRI Teluk Calang-542 Buatan Dalam Negeri

Nasional
Soal Kasus Brigdir J, Seskab: Presiden Harap Cepat Selesai Supaya Citra Polri Tak Babak Belur

Soal Kasus Brigdir J, Seskab: Presiden Harap Cepat Selesai Supaya Citra Polri Tak Babak Belur

Nasional
Dewan Ketahanan Nasional Usul ke Jokowi, Ganti Nama Jadi Dewan Keamanan Nasional

Dewan Ketahanan Nasional Usul ke Jokowi, Ganti Nama Jadi Dewan Keamanan Nasional

Nasional
Mahfud Nilai Pengusutan Kasus Brigadir J Bisa Jangkau Auktor Intelektualis

Mahfud Nilai Pengusutan Kasus Brigadir J Bisa Jangkau Auktor Intelektualis

Nasional
Mahfud Sebut Sudah Ada 3 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Mahfud Sebut Sudah Ada 3 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Tersangka Kasus Brigadir J Disebut Bertambah, Kabareskrim: Tunggu Pengumuman Kapolri

Tersangka Kasus Brigadir J Disebut Bertambah, Kabareskrim: Tunggu Pengumuman Kapolri

Nasional
Hari Ini, 3.243 Jemaah Haji dari 6 Debarkasi Pulang ke Indonesia

Hari Ini, 3.243 Jemaah Haji dari 6 Debarkasi Pulang ke Indonesia

Nasional
Kompolnas: Jika Ambil CCTV untuk Hambat Penyidikan Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo Bisa Dipidana

Kompolnas: Jika Ambil CCTV untuk Hambat Penyidikan Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo Bisa Dipidana

Nasional
Soal Kasus Brigadir J, Mahfud: Semua yang Diskenariokan Sekarang Sudah Terbalik

Soal Kasus Brigadir J, Mahfud: Semua yang Diskenariokan Sekarang Sudah Terbalik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.