Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beralasan Banyak Anggota Kelelahan, Baleg DPR Bahas RUU Tembakau di Hotel

Kompas.com - 24/06/2016, 21:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislatif (Baleg) DPR malam ini membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan di Hotel Sultan, Jakarta, Jum'at (24/6/2016).

Inisiator RUU Pertembakauan Taufiqulhadi membenarkan kabar itu. "Ya, malam ini memang ada agenda konsinyering (pendalaman) RUU Pertembakauan oleh inisiator dan Baleg," ujar politisi Partai Nasdem itu saat dihubungi Kompas.com, Jum'at (24/6/2016).

Saat ditanya alasan mengadakan rapat di hotel hingga malam, Taufiq menyatakan hampir sebagian besar anggota Baleg yang juga bertugas di Komisi III DPR merasa lelah setelah seharian penuh mengikuti rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Kapolri , Komisaris Jenderal Tito Karnavian, Kamis (23/6/2016) kemarin.

(Baca: Komnas Pengendalian Tembakau Luncurkan Iklan Sindir Anggota DPR)

"Jadi karena konsinyering ini akan berlangsung sampai malam sekali, makanya sama teman-teman sekalian diadakan di hotel supaya selesai rapat bisa langsung tidur," ujar Taufiq.

Dia pun mengatakan alasan pemilihan tempat rapat di hotel bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu dari publik.

"Sama sekali tidak ada yang hendak kami sembunyikan dari publik, rapat ini pun murni dihadiri oleh Baleg DPR dan inisiator saja, tidak ada pihak perusahaan rokok yang hadir," aku politisi Partai Nasdem itu.

Sebelumnya sebagian kalangan menilai RUU Pertembakauan sarat dengan kepentingan industri rokok. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan RUU Pertembakauan masuk dalam daftar program legislasi tahun 2014.

(Baca: Arahan Presiden soal Tekan Impor Tembakau Langsung Dikalkulasi)

Polemik terhadap kebijakan tembakau terus bergulir. Bagi para penentangnya, RUU ini dinilai tak sesuai prosedur. RUU ini lolos prolegnas lewat jalur cepat, tanpa naskah akademik. Karena itulah sebagian kalangan mencium kejanggalan. 

Kompas TV Indonesia Sudah Darurat soal Merokok?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com