Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Budi Supriyanto, Anggota DPR yang Kembalikan 305.000 Dollar ke KPK?

Kompas.com - 02/03/2016, 09:45 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto mengembalikan uang 305.000 dollar Singapura atau senilai Rp 4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Uang tersebut diduga merupakan hasil suap terkait proyek Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016, yang sudah menjerat kolega Budi di Komisi V, Damayanti Wisnu Putranti.

(Baca: KPK Tolak Anggota Komisi V DPR yang Ingin Kembalikan Suap)

Situs DPR Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar, Budi Supriyanto.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan, Budi melalui pengacaranya mengembalikan uang tersebut pada 1 Februari 2016 lalu. Namun, KPK menolak menerimanya sebagai bentuk pengembalian gratifikasi.

Sebagai gantinya, KPK justru menyita uang tersebut karena diduga terkait dengan dugaan korupsi yang sedang didalami penyidik.

Siapa Budi?

Budi adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya. Dia pertama kali lolos ke Senayan pada 2009 melalui daerah pemilihan Jawa Tengah X yang meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kota Pekalongan.

Tahun 2014, Budi maju melalui dapil yang sama dan terpilih kembali. Pada masa kerja 2014-2019, Budi awalnya bertugas di Komisi VII yang membidangi riset dan teknologi, energi sumber daya mineral, dan lingkungan hidup.

Pada April 2015 terjadi rotasi besar-besaran akibat dualisme kepemimpinan di Golkar. Budi menjadi salah satu yang dirotasi oleh kubu Aburizal ke Komisi V yang membidangi transportasi dan pekerjaan umum.  

(Baca: Soal Aliran Dana di Kasus Damayanti, Komisi V Kompak Diam)

Budi juga sempat menjadi Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun, pada November 2015, menjelang Sidang MKD terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI oleh Ketua DPR Setya Novanto, Budi dimutasi menjadi Anggota Badan Anggaran DPR.

Dari seluruh anggota Komisi V, Budi menjadi yang pertama diperiksa KPK. Ruang kerja Budi di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, juga sudah digeledah oleh penyidik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com