Curhat Menteri Yuddy tentang Pegawai Honorer

Jernih

Para mantan menpan itu melihat persoalan pegawai honorer dengan lebih jernih. Mereka paham betul kondisi birokrasi dan dampaknya jika pegawai honorer diangkat tanpa seleksi.

Freddy Numberi mengatakan, tak sedikit pengangkatan pegawai honorer tidak dilandasi oleh kebutuhan pemerintah.

Ini terutama terjadi di daerah dengan pengangkatan pegawai honorer sarat kepentingan politik kepala daerah.

Misalnya, pengangkatan mantan tim sukses saat pilkada serta kerabat atau teman dekat kepala daerah.

Hal ini dapat berdampak buruk pada pemerintahan. Tuntutan publik agar pemerintahan lebih berkualitas jadi sebatas mimpi.

"DPR tidak perlu selalu diikuti, apalagi kalau desakan DPR melanggar aturan. Terus yakinkan saja DPR atas analisis dan risiko yang telah dibuat Kemenpan jika pegawai honorer diangkat tanpa melalui proses seleksi," tutur Freddy.

Sarwono mengatakan hal senada. Menurut dia, tak tertutup kemungkinan yang mendesak pemerintah melanggar undang-undang sebenarnya telah menjanjikan sesuatu kepada pegawai honorer.

Azwar Abubakar bersikap serupa. "Jangan ada pemutihan pegawai honorer menjadi CPNS. Kalaupun ada, harus melalui seleksi dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah," ujarnya.

Selain itu, Azwar mendesak pejabat pembina kepegawaian (menteri/kepala lembaga dan kepala daerah) yang mengangkat pegawai honorer ikut bertanggung jawab atas persoalan pegawai honorer.

"Jangan kemudian kesalahan mereka mengangkat pegawai honorer dilimpahkan ke pemerintah pusat," tambahnya.

Intinya, para mantan menpan itu mendukung pemerintah untuk tetap konsisten dengan kebijakannya. Pengangkatan pegawai honorer harus mengacu pada UU No 5/2014.

Langkah Menteri PANRB menghimpun masukan dari para mantan menpan ini perlu dipertimbangkan juga oleh DPR. Perlu juga masukan dari para akademisi yang menggeluti soal pemerintahan.

Dengan demikian, DPR tak hanya mendesak pemerintah, tetapi juga memahami persoalan pegawai honorer dan birokrasi secara utuh.

Lebih dari itu, DPR juga perlu memperhatikan jutaan warga yang selalu setia mengikuti seleksi CPNS hanya untuk mengejar cita-cita menjadi abdi negara.

Apakah elok jika DPR kemudian mengubur cita-cita mereka hanya untuk meluluskan pegawai honorer yang mayoritas diterima tanpa proses seleksi, hanya semata mengandalkan kedekatan dengan pejabat? (A Ponco Anggoro)