Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Kompas.com - 17/05/2024, 16:37 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dirinya setuju jika presiden menentukan sendiri berapa jumlah kementerian yang dibutuhkan.

Hal ini disampaikan Yusril menanggapi revisi UU Kementerian Negara yang sedang dibahas di DPR.

Revisi itu akan mengubah jumlah menteri yang membantu presiden tidak lagi dibatasi hanya 34 saja, melainkan bisa lebih atau kurang, sesuai dengan kebutuhan presiden.

"Saya setuju saja. Serahkan kepada Presiden untuk membentuk kabinet tanpa harus dibatasi berapa jumlahnya dengan UU. Presiden harus diberi kewenangan membentuk kementerian dengan memperhatikan kebutuhan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan program-programnya," ujar Yusril saat dimintai konfirmasi, Jumat (17/5/2024).

Baca juga: Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

Menurut Yusril, UU Kementerian Negara yang saat ini berlaku sudah salah kaprah.

"Padahal Pasal 17 Ayat (4) UUD 45 memerintahkan pembentukan UU yang mengatur tentang 'pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara'. Jadi bukan UU tentang Kementerian Negara, apalagi sampai membatasi jumlah kementerian. Kementerian negara telah ada sejak tahun 1945," tuturnya.

Yusril menilai, yang perlu diatur adalah hal-hal terkait dengan pembentukan kementerian negara yang baru, pengubahan nomenklatur kementerian, serta pembubarannya.

Pengaturan seperti itulah, kata dia, yang dapat dijadikan sebagai pedoman normatif bagi Presiden tentang apakah perlu membentuk kementerian baru, diubah, atau dibubarkan.

Baca juga: Prabowo Yakin Ekonomi RI Tumbuh 8 Persen, Standard Chartered: Bisa, tapi PR-nya Banyak...

Hanya saja, UU Kementerian Negara yang ada saat ini sudah terlanjur mengatur jumlah kementerian.

"Jadi kalau hendak dilakukan amandemen terbatas, sebaiknya memang mengatur bahwa jika dipandang perlu, Presiden dapat membentuk kementerian yang baru, menggabungkannya atau membubarkannya dengan mempertimbangkan dengan sungguh kebutuhan untuk menjalankan program Presiden dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara," imbuh Yusril.

Adapun revisi UU Kementerian Negara ini bergulir usai munculnya wacana Prabowo hendak menambah jumlah menteri menjadi lebih dari 40.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut 'Klaim' Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut "Klaim" Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Nasional
Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Nasional
Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Nasional
Tercatat 80.000 Anak Main Judi Online, Fahira Idris: Ini Harus Jadi 'Concern' Negara

Tercatat 80.000 Anak Main Judi Online, Fahira Idris: Ini Harus Jadi "Concern" Negara

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Nasional
Litbang Kompas: Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Litbang Kompas: Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Nasional
BMKG Rekayasa Cuaca Agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

BMKG Rekayasa Cuaca Agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

Nasional
Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Nasional
Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Nasional
Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Nasional
Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Nasional
Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Nasional
SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

Nasional
PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
SYL Jadi Saksi Mahkota Kasus Pemerasan di Kementan Pekan Depan

SYL Jadi Saksi Mahkota Kasus Pemerasan di Kementan Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com