Apa Langkah Awal Lima Pimpinan Terpilih KPK?

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III DPR telah memutuskan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019. Kelimanya dibebankan tanggung jawab besar untuk meneruskan pemberantasan korupsi dan merampungkan pekerjaan rumah dari pimpinan periode sebelumnya.

Apa yang akan mereka lakukan pada awal kepemimpinan?

Pimpinan terpilih KPK Saut Situmorang mengatakan, perlu adanya konsolidasi bersama empat pimpinan lainnya. Dengan konsolidasi, kata Saut, akan terbangun harmonisasi untuk menyusun strategi bersama.

"Konsolidasi dulu ya, berlima. Menyamakan mau 'main di kunci C atau G'," ujar Saut, Jumat (18/12/2015).

Saut belum mau membeberkan langkah apa yang akan dia upayakan untuk memperkuat KPK. (Baca: Tak Pilih Calon dari KPK, DPR Dianggap Balas Dendam)

Senada dengam Saut, Alexander Marwata juga menilai pentingnya konsolidasi internal sebelum menentukan strategi.

Alexander mengatakan, para pimpinan baru harus lebih mendalami kekuatan dan kekurangan di KPK. (Baca: "Komposisi Pimpinan Terpilih KPK Mengkhawatirkan")

"Setelah itu, kita menyatukan pikiran dengan jajaran manajemen, termasuk pegawai KPK supaya lebih mengenai pimpinannya yang baru," kata Alexander.

Setelah konsolidasi internal, pimpinan akan melakukan konsolidasi kekuatan dengan kejaksaan dan kepolisian. (Baca: ICW: Jika Pimpinan Terpilih Dorong Revisi UU, Pelemahan KPK Menjadi Sempurna)

Bagaimanapun, kata Alexander, kedua instansi itu merupakan mitra KPK yang harus dilibatkan dalam pemberantasan korupsi.

Sementara itu, dalam rangka pencegahan, pimpinan baru akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi pemerintahan.

Sebagai pengguna anggaran, kata Alexander, KPK harus mengamankan anggaran agar tidak terjadi lagi kebocoran negara. (Baca: "Ini Bukan Sinyal KPK Makin Kuat, tapi Makin Lemah")

"Jangan lupa juga, pemberantasan korupsi itu tugas lembaga negara atas peran serta masyarakat. Kita dorong peran serta masyarakat, terutama memberikan laporan bila tahu terjadi adanya suatu penyimpangan," kata dia.

Alexander mengatakan, tak mungkin hanya mengandalkan KPK untuk korupsi yang tersembunyi di lingkup nasional.

"Kita perlu istilahnya mata-mata di setiap instansi pemerintah sebagai agen pemberantasan korupsi. Itu dari pencegahan dan penindakan korupsi," katanya.