Kata Luhut, Menteri ESDM Laporkan Novanto ke MKD Tanpa Restu Jokowi

Kompas.com - 19/11/2015, 10:53 WIB
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memberikan keterangan pers di depan ruang   Majelis Kehormatan Dewan (MKD) usai  melaporkan tentang oknum politisi yang menyalahgunakan nama Presiden dan Wakil Presiden,  di Gedung MPR DPR, Jakarta, Senin (16/11/2015). Sudirman Said melaporkan nama, waktu, tempat kejadian, dan pokok pembicaraan yang dilakukan oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan pimpinan PT Freeport, dan berharap MKD menindaklanjuti kasus tersebut. KOMPAS/LASTI KURNIAMenteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memberikan keterangan pers di depan ruang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) usai melaporkan tentang oknum politisi yang menyalahgunakan nama Presiden dan Wakil Presiden, di Gedung MPR DPR, Jakarta, Senin (16/11/2015). Sudirman Said melaporkan nama, waktu, tempat kejadian, dan pokok pembicaraan yang dilakukan oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan pimpinan PT Freeport, dan berharap MKD menindaklanjuti kasus tersebut.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa tidak ada restu dari Presiden Joko Widodo saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.

Sudirman melaporkan kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pertemuan dengan petinggi Freeport terkait renegosiasi perpanjangan kontrak karya.

"Tidak ada restu dari Presiden," kata Luhut di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Luhut enggan berkomentar banyak soal langkah Sudirman itu. Ia meminta wartawan untuk bertanya kepada Sudirman mengapa mengadu ke MKD. (baca: "Freeport Jalan, Kita 'Happy', Kita Golf, Kita Beli 'Private Jet'")

Luhut menegaskan, bahwa Presiden Jokowi konsisten tidak akan membahas renegosiasi perpanjangan kontrak karya dengan Freeport sampai 2019.

Pasalnya, renegosiasi itu baru dapat dibahas dua tahun sebelum masa kontraknya habis pada 2021. (baca: Setya Novanto Beberkan Kronologi Tiga Pertemuan dengan Bos Freeport)

Dalam banyak kesempatan, kata Luhut, Presiden Jokowi tegas meminta Freeport untuk memenuhi empat syarat untuk perpanjangan kontrak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Keempat syarat itu adalah perbaruan royalti, divestasi, pembangunan Papua, dan pembangunan smelter.

Ia juga menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menempuh jalur hukum dalam kasus pencatutan nama ini. Pemerintah saat ini ingin fokus memperbaiki kondisi perekonomian nasional. (baca: Luhut: Kita Tidak Ada Waktu Ambil Langkah Hukum)

"Tidak ada waktu, kami ingin fokus dalam penanganan ekonomi," ujarnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.