Kompas.com - 19/11/2015, 06:06 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said seusai melaporkan anggota DPR pencatut nama Presiden dan Wapres ke Mahkamah Kehormatan Dewan, Senin (16/11/2015). KOMPAS.com/DANI PRABOWOMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said seusai melaporkan anggota DPR pencatut nama Presiden dan Wapres ke Mahkamah Kehormatan Dewan, Senin (16/11/2015).
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas tuduhan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menjamin lancarnya renegosiasi kontrak karya PT Freeport.

Dalam laporannya, Sudirman melampirkan bukti rekaman yang diserahkan pada Rabu (18/11/2015).

Bukti itu diserahkan oleh anggota staf khusus Menteri ESDM, Said Didu, dan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron Asyrofi.

(Baca: Menteri ESDM Serahkan Rekaman Pencatut Nama Presiden ke MKD)

Malamnya, cuplikan rekaman itu diperdengarkan dalam acara Mata Najwa di televisi.

Dalam cuplikan rekaman kedua, terdengar pembicaraan yang menyebut Presiden dan nama Luhut. Ada tiga orang yang berbicara dalam rekaman itu.

+ Saya yakin karena Presiden kasih kode begitu. Berkali-kali segala urusan di DPR selalu segitiga. Pak Luhut, saya, Presiden, setuju, gitu aja....

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

+ Saya ketemu Presiden, sudahlah, cocok. Artinya dilindungi keberhasilan semua. Belum tentu dikuasai menteri-menteri yang kayak gini, Pak.

+ Enggak ngeri. Itu strategi, Pak.

+ Henry Kissinger-nya itu, Pak.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.