Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sembilan Daerah Belum Tuntaskan Penetapan Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 03/11/2015, 16:50 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay mengatakan, ada sembilan daerah yang belum menetapkan secara tuntas calon kepala daerah untuk pemilihan kepala daerah secara serentak tahun ini.

Sembilan daerah tersebut adalah Kabupaten Kaimana, Hulu Sungai Tengah, Nabire, Boven Digoel, Mamuju Tengah, Bone Bolango, Humbang Hasundutan, dan Simalungun serta Kota Manado.

Hadar mengatakan, tiga daerah di antaranya masih menjalani proses sengketa yang masih berlangsung dan sudah sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Ada pula daerah-daerah yang tengah dalam proses tindak lanjut oleh KPU.

"Ada juga di sisi pengawas pemilu kita yang misalnya saja belum ada rekomendasi yang pasti. Kasus Boven Digoel, misalnya," kata Hadar saat ditemui si Kantor KPU, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Di Boven Digoel, permasalahan terjadi karena ada calon kepala daerah berstatus bebas bersyarat. Saat ini, KPU tengah menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindaklanjuti.

KPU telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu untuk mengatasi masalah tersebut. Bawaslu akan meminta pada Panitia Pengawas Pemilu Boven Digoel untuk segera mengeluarkan rekomendasi atas problem itu.

Untuk sengketa di tingkat kasasi MA, Hadar mengatakan, batas waktu terakhirnya adalah 14 November. Adapun daerah-daerah yang tengah dalam proses tindak lanjut KPU ditargetkan selesai pada Rabu besok.

Hadar berharap hambatan ini tidak berlarut sehingga KPU dapat segera menetapkan secara pasti pasangan calon kepala daerah di sembilan daerah tersebut.

"Mudah-mudahan tidak lama lagi karena ini memang mengakibatkan surat suara belum bisa diproduksi," kata Hadar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengacara Keluarga Sebut Ada Sejumlah Kejanggalan Penanganan Kasus Afif Maulana

Pengacara Keluarga Sebut Ada Sejumlah Kejanggalan Penanganan Kasus Afif Maulana

Nasional
Karyawan Asal Kalimantan Barat Gugat UU Pilkada ke MK, Akui Mau Maju Jadi Calon Wakil Gubernur

Karyawan Asal Kalimantan Barat Gugat UU Pilkada ke MK, Akui Mau Maju Jadi Calon Wakil Gubernur

Nasional
PKB Condong Dukung Bobby Ketimbang Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut

PKB Condong Dukung Bobby Ketimbang Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut

Nasional
Rekaman CCTV di Polsek Tempat Afif Dianiaya Sudah Hilang, Anggota DPR: Siber Mabes Polri Bisa Lakukan Upaya

Rekaman CCTV di Polsek Tempat Afif Dianiaya Sudah Hilang, Anggota DPR: Siber Mabes Polri Bisa Lakukan Upaya

Nasional
PKB Klaim Sandiaga Bersedia Jajaki Pilkada Jabar 2024

PKB Klaim Sandiaga Bersedia Jajaki Pilkada Jabar 2024

Nasional
Cara Pemadanan NIK menjadi NPWP

Cara Pemadanan NIK menjadi NPWP

Nasional
LBH Padang Sebut Pernyataan Polisi Berubah-ubah soal Kasus Afif Maulana

LBH Padang Sebut Pernyataan Polisi Berubah-ubah soal Kasus Afif Maulana

Nasional
DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

Nasional
PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

Nasional
PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Nasional
Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Nasional
Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Nasional
Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com