Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilema Perombakan Kabinet

Kompas.com - 20/07/2015, 15:00 WIB
Maka, ibarat memilih ban ketika menyusun kabinet, kini presiden seperti tukang tambal ban dalam perombakannya. Kalau demikian, orientasinya ialah fungsi. Apakah ban yang bocor kemudian ditambal sana-sini itu akan lebih kuat dan fungsional ketimbang ketika masih baru atau tidak, itulah masalahnya. Ini artinya, setiap pasca perombakan kabinet selalu menyeruak harapan fungsi kabinet akan lebih baik, kuat, dan tangkas menghadapi jalan bergelombang, penuh lubang, dan berduri. Maka, logikanya arah perombakan harusnya menuju ke jalan yang mendekati zaken kabinet.

Sebagai pemimpin yang paling bertanggung jawab, presiden pada praktiknya banyak dihadapkan pada pilihan gaya kepemimpinan situasional. Satu sisi ia harus tetap bisa bergaya transformasional justru di tengah tekan- an politik yang menghendakinya bergayatransaksional. Pada saat ini akan sangat berbahaya manakala presiden bergaya autopilot atau gaya penunggang kuda yang melepaskan kedua tali kendalinya. Dalam gaya ini sesungguhnya pemimpin tak sepenuhnya membiarkan bawahan atau anak buahnya berjalan tanpa kontrol, tetapi karena ia merasa telah menetapkan tujuan dan parameter, maka menyerahkan anak buahnya bertindak bebas, tanpa kontrol lebih lanjut.

Presiden Jokowi dihadapkan pada ragam anak buah yang tak bisa begitu saja dibiarkan berjalan tanpa kontrol dan petunjuk. Kabinet akan efektif apabila ia mampu tak saja mengontrol, tetapi jadi jantung koordinasi yang produktif. Itu berarti ia harus memimpin kabinetnya sendiri.

M Alfan Alfian
Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Juli 2015, di halaman 7 dengan judul "Dilema Perombakan Kabinet".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Lakukan Survei Tahap II untuk Pilkada Jabar, Cari Pendamping atau Pengganti Ridwan Kamil?

Golkar Lakukan Survei Tahap II untuk Pilkada Jabar, Cari Pendamping atau Pengganti Ridwan Kamil?

Nasional
Kerugian Negara Kasus LNG Pertamina Dibebankan ke Perusahaan AS, KPK Ungkit Kasus E-KTP

Kerugian Negara Kasus LNG Pertamina Dibebankan ke Perusahaan AS, KPK Ungkit Kasus E-KTP

Nasional
Wapres Ma'ruf Jamu Biro Komite Palestina untuk PBB

Wapres Ma'ruf Jamu Biro Komite Palestina untuk PBB

Nasional
AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

Nasional
Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Nasional
KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

Nasional
AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

Nasional
LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

Nasional
KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Nasional
Lirik Sandiaga, PKB Sinyalkan Tak Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat

Lirik Sandiaga, PKB Sinyalkan Tak Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat

Nasional
Ketua KPU Bersyukur Dipecat, Mardani Singgung Proses Fit and Proper Test di DPR

Ketua KPU Bersyukur Dipecat, Mardani Singgung Proses Fit and Proper Test di DPR

Nasional
LHKP Muhammadiyah: Kalau Dilihat Dari Hasil Muktamar, Izin Tambang Ormas Mestinya Ditolak

LHKP Muhammadiyah: Kalau Dilihat Dari Hasil Muktamar, Izin Tambang Ormas Mestinya Ditolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com