Diperiksa KPK, Jero Ditanya soal Permintaan Uang oleh DPR ke Kementerian ESDM

Kompas.com - 11/02/2015, 13:55 WIB
Mantan Menteri ESDM Jero Wacik penuhi panggilan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM, Kamis (9/10/2014). Ambaranie Nadia K.MMantan Menteri ESDM Jero Wacik penuhi panggilan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM, Kamis (9/10/2014).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM. Seusai diperiksa, ia mengaku dikonfirmasi mengenai adanya permintaan uang dari DPR kepada mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno, yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Pertanyaannya, apakah saya tahu ada permintaan uang dari DPR kepada pak Sekjen (Waryono). Ya saya tidak tahu," ujar Jero di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Selain itu, kata Jero, materi pemeriksaan masih sama dengan saat pemeriksaan sebelumnya. Pertanyaan masih seputar tata cara penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) dan mekanisme penentuan kebijakan serta anggaran.

"Itu kan standarnya sudah ada. Yang lain copy paste dari pemeriksaan sebelumnya, sudah sama dengan yang sudah pernah saya jelaskan," kata Jero.

Penetapan Waryono sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi tersebut merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. Dalam kasus ini, Waryono diduga juga berperan sebagai pengepul uang suap untuk selanjutnya dialirkan ke pihak lain. Penetapannya sebagai tersangka menyusul penemuan uang sebesar 200.000 dollar Amerika Serikat (AS) di ruang kerjanya saat penyidik KPK melakukan penggeledahan. Oleh karena itu, KPK menyangkakan Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tentang pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi.

KPK juga menjerat Waryono sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam kegiatan sosialisasi, sepeda sehat, dan perawatan gedung Kantor Sekretariat ESDM. Dalam kasus ini, diduga tindak pidana korupsi yang dilakukan Waryono menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 11 miliar. Setelah hampir setahun ditetapkan sebagai tersangka, KPK akhirnya menahan Waryono pada 18 Desember 2014.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

Nasional
KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

Nasional
Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Nasional
Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Nasional
Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Nasional
Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Nasional
Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Nasional
Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan e-KTP

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan e-KTP

Nasional
Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Nasional
Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukkannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukkannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Nasional
Epidemilog Minta Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum WHO Umumkan Omicron

Epidemilog Minta Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum WHO Umumkan Omicron

Nasional
Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

Nasional
Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.