Kompas.com - 29/12/2014, 20:49 WIB
Jaksa Agung HM Prasetyo Kompas.com/SABRINA ASRILJaksa Agung HM Prasetyo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung HM Prasetyo menyambut baik keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa upaya hukum peninjauan kembali (PK) hanya boleh diajukan sebanyak dua kali. Menurut dia, kebijakan yang diambil MA merupakan sebuah kemajuan.

"Saya dapat info dari Pak Toni (Kapuspenkum), MA sudah buat statement PK hanya bisa diajukan dua kali. Itu sudah langkah maju. Tapi itu belum cukup," ujar Prasetyo, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (29/12/2014).

Prasetyo mengatakan, seharusnya MA bukan hanya membatasi jumlah pengajuan PK, tetapi juga memberikan batasan terkait waktu untuk mengajukan PK. Menurut dia, pemberian batas waktu penting agar narapidana tidak mengulur-ngulur waktu untuk mengajukan Novum (bukti baru).

"Yang penting pembatasan waktu pengajuan PK harus ditentukan. Ketika orang ajukan PK itu tidak ada batasan waktu orang ajukan novumnya," kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, ketika narapidana mengajukan PK, Kejaksaan tidak bisa memaksakan kapan novum itu diajukan. Dia berharap, pembatasan waktu pengajuan PK tersebut diatur lebih lanjut sehingga terpidana mati segera mendapatkan kepastian hukum.

"Dengan pembatasan waktu ini, kita harapkan jadi solusi baik ada kepastian hukum," kata Prasetyo.

Kemudian, ia mencontohkan pembatasan waktu dalam pengajuan grasi. Narapidana, kata dia, hanya memiliki batas waktu selama satu tahun untuk mengajukan grasi, sejak putusan dinyatakan incracht.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Di luar satu tahun bisa ditafsirkan yang bersangkutan tidak mengajukan pengampunan. Jadi tidak gunakan haknya," kata Prasetyo.

Sebelumnya, Mahkamah Agung menyepakati pengajuan upaya hukum peninjauan kembali untuk perkara pidana hanya bisa dilakukan dua kali. Meski demikian, MA belum memutuskan instrumen apa yang akan digunakan untuk mengatur ketentuan tersebut. Sejauh ini, di MA hanya dikenal ketentuan peraturan MA dan surat edaran MA.

Hakim agung Topane Gayus Lumbuun, Minggu (28/12), mengungkapkan, kesepakatan upaya hukum PK hanya boleh dua kali telah diputuskan dalam rapat pleno kamar pidana di Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Hanya, belum ada kesepakatan di antara para hakim agung apakah ketentuan itu dibuat dalam bentuk aturan yang mengikat internal MA (surat edaran MA/sema) atau aturan yang mengikat secara umum dalam peraturan MA (perma).

”MA harus segera memastikan hal ini dengan menerbitkan perma. Perma itu berlaku sampai ada undang-undang (UU) yang dibuat pemerintah dan DPR yang mengatur kekosongan hukum tersebut,” kata Gayus.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dari Empat Kandidat Ini, Siapakah yang Paling Tepat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara?

Dari Empat Kandidat Ini, Siapakah yang Paling Tepat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara?

Nasional
Singgung Kemenangan PDI-P Hadapi Gugatan Mantan Kader, Mega: Saya Bukan Sembarang Pecat

Singgung Kemenangan PDI-P Hadapi Gugatan Mantan Kader, Mega: Saya Bukan Sembarang Pecat

Nasional
Jaksa Agung Kaji Kemungkinan Terapkan Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi

Jaksa Agung Kaji Kemungkinan Terapkan Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi

Nasional
93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi Minta Pemuda Saling Memberdayakan

93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi Minta Pemuda Saling Memberdayakan

Nasional
Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

Nasional
Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

Nasional
Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

Nasional
Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

Nasional
UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

Nasional
Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

Nasional
UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Profil Usmar Ismail, Bapak Perfilman yang Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan oleh Jokowi

Profil Usmar Ismail, Bapak Perfilman yang Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan oleh Jokowi

Nasional
Megawati: Kalau Memungkinkan, Bikinlah di Setiap Daerah Patung Bung Karno

Megawati: Kalau Memungkinkan, Bikinlah di Setiap Daerah Patung Bung Karno

Nasional
Usut Dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Tabanan

Usut Dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Tabanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.