Demokrat "Walkout" Sebelum "Voting" RUU Pilkada, Ini Komentar Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) enggan mengomentari manuver Fraksi Partai Demokrat saat pengambilan keputusan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sebelum voting, Fraksi Demokrat memilih meninggalkan ruang sidang atau "walkout".

"Ya, saya kira itu keputusan mereka," ujar Jokowi di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (26/9/2014) siang.

Jokowi mengaku belum mengetahui langkah apa yang akan dilakukan oleh kubunya untuk menyikapi keputusan mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

"Nantilah diurus, kan baru tadi malam hal itu diputuskan," ucap Jokowi.

Hanya, Jokowi meminta masyarakat mencatat parpol mana saja yang merebut hak politik rakyat untuk memilih calon pemimpinnya.

"Bisa lihat sendiri kan tadi malam? Masyarakat bisa melihat, partai mana yang merebut hak politik rakyat. Catat saja," ujar Jokowi.

Sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada menjadi UU pada Kamis (25/9) hingga Jumat dini hari, berlangsung alot hingga harus diputuskan melalui voting.

Saat pengambilan keputusan, fraksi yang tergabung dalam koalisi Merah Putih tetap mendukung Pilkada lewat DPRD. Rinciannya, F-Golkar (73 anggota), F-PKS (55 anggota), F-PAN (44 anggota), F-PPP (32 anggota), dan F-Gerindra (22 anggota). Total 226 anggota.

Adapun koalisi Jokowi-JK tetap mendukung Pilkada langsung. Opsi itu juga didukung oleh sebagian kecil anggota F-Demokrat dan F-Golkar. Rinciannya, F-PDI Perjuangan (88 anggota), F-PKB (20 anggota), F-Hanura (10 anggota), ditambah 6 anggota F-Demokrat dan 11 anggota F-Golkar. Total 135 anggota.

Fraksi Demokrat yang semula mendukung Pilkada langsung dengan syarat lalu memilih walkout ketika syaratnya sudah disetujui Fraksi PDI-P, PKB dan Hanura. Saat itu, sebanyak 129 anggota dari 148 kursi milik F-Demokrat hadir dalam sidang paripurna.

Fraksi PDI-P menuding Demokrat telah melakukan rekayasa politik. Aksi walkout dinilai sebagai suatu hal yang sudah disiapkan sejak awal. (baca: Demokrat "Walkout", PDI-P Tuding Ada Rekayasa Politik)